Meramal Nasib Transportasi Publik RI Andai Subsidi KRL Dicabut
Transportasi menjadi komponen perhitungan inflasi yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Jika tarif KRL naik, masyarakat bisa semakin terbebani.
IDXChannel - Masyarakat Indonesia, khususnya warga Jabodetabek, dibuat resah oleh pengumuman Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) terkait wacana kenaikan tarif KRL di tahun depan.
Wacana ini menghebohkan publik setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan membedakan profil penumpang KRL berdasarkan kriteria kaya dan miskin. Dia menggagas ide ini agar subsidi KRL dapat tepat sasaran.
Menanggapi riuh ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menekankan bahwa tarif KRL masih sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No 354/2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/ PSO).
"Saat ini tarif yang dibayarkan oleh pengguna masih sesuai yang dengan Keputusan Menteri Perhubungan No 354/2020," kata Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba dalam keterangan resmi yang diterima
Adapun besaran tarif perjalanan KRL Jabodetabek tersebut sebesar Rp3.000 untuk 25km pertama dan tambahan Rp1.000 untuk perjalanan setiap 10 kilometer berikutnya.
Pentingnya Subsidi Transportasi Umum
Transportasi publik menjadi kebutuhan tak terpisahkan masyarakat urban. Harga yang terjangkau dan konektivitas yang luas menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.
Selama ini, KRL telah menjadi tumpuan utama warga yang tinggal di kota-kota penyangga Jakarta. Umumnya, moda transportasi KRL digunakan untuk menuju tempat kerja.
Ketepatan waktu tempuh mengantarkan banyak karyawan untuk menuju pusat-pusat ekonomi Jakarta.
Jika tarif KRL jadi naik, tentu akan banyak hajat hidup pekerja urban ini yang akan terganggu.
Selain itu, transportasi menjadi komponen perhitungan inflasi yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok pengeluaran transportasi sudah menyumbang inflasi tertinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya.
Inflasi sektor ini sebesar 15,45% pada November 2022 dibanding November 2021 year on year (yoy).
Melihat data tersebut, pengeluaran transportasi masyarakat mengalami kenaikan 15,45% dalam setahun terakhir dan bahkan di atas inflasi nasional sebesar 5,42% (yoy). (Lihat grafik di bawah ini.)
Jika tarif transportasi publik naik, tentu beban ganda akan ditanggung oleh masyarakat. Terlebih, tidak mungkin orang kaya menjadi penumpang di moda transportasi seperti KRL. Moda transportasi jenis ini tentu saja menjadi pilihan bagi kaum kelas menengah ke bawah.
Jika mengacu pada kota-kota besar dunia, transportasi umum seperti subway dan MRT sudah menjadi barang umum. Eksistensi mereka pun sebagian juga ditanggung oleh pemerintah.
Dalam hal ini, pelayanan transportasi menjadi kewajiban bagi pemerintah.
Di Amerika Serikat (AS) misalnya, pemerintah federal telah lama memberikan dukungan keuangan yang signifikan untuk transportasi umum. Pengeluaran anggaran federal menyumbang sekitar seperenam dari USD79 miliar pengeluaran publik untuk transportasi pada 2019.
Pemerintah federal juga memiliki undang-undang terkait transportasi publik yang menganggarkan sekitar USD18 miliar per tahun atau setara Rp279,83 triliun (kurs Rp 15.546 per dolar AS) untuk program transportasi umum dari tahun 2022 hingga 2026. Angka ini bahkan 42% lebih banyak dari jumlah yang disediakan dari tahun 2016 hingga 2021.
Banyak kota maju di dunia yang menawarkan perjalanan gratis atau diskon untuk perjalanan menggunakan transportasi publik. Sebut saja seperti ibu kota Estonia, Tallinn yang telah menetapkan kebijakan angkutan umum gratis untuk semua penduduk.
Transportasi publik gratis ini ternyata meningkatkan penggunaan angkutan umum, yang dapat menyebabkan lebih sedikit kendaraan di jalan raya, dan pada gilirannya, mengurangi emisi gas rumah kaca yang merusak lingkungan.
Jerman juga menawarkan tiket transportasi umum bersubsidi yang memberi pemegangnya akses ke semua moda transportasi seperti bus, trem, metro, dan kereta regional hanya dengan €9 per bulan,
Austria meluncurkan tiket terusan 3 euro per hari untuk transportasi nasional tahun lalu. Sementara Prancis telah menyatakan ambisi untuk membuat transportasi umum di seluruh kota Paris bertarif gratis pada 2026.
Adapun kota lain di Eropa, Luksemburg juga menerapkan program angkutan umum gratis. Spanyol juga memotong 50% tarif untuk bus, trem, dan kereta api mulai September tahun ini dan akan menggratiskan beberapa rute komuter hingga akhir tahun ini.
Sementara itu, realisasi subsidi KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) di Indonesia hanya mencapai Rp2,14 triliun pada 2021. Jumlah yang terlampau sedikit untuk angka subsidi.
"Pada 2021 realisasi subsidi PSO bagi pengguna KRL mencapai Rp2,14 triliun dari program senilai Rp1,99 triliun. Sementara pada tahun sebelumnya realisasi subsidi pengguna KRL sebanyak Rp1,65 triliun dari program senilai Rp1,55 triliun," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba di awal tahun ini.
Jumlah ini disebut naik Rp400 miliar lebih jika dibandingkan tahun 2020. Menurut Direktur Operasi dan Pemasaran PT. KCI Wawan Arianto, setidaknya pemerintah harus menanggung Rp11.981 untuk satu kali perjalanan yang dilakukan oleh satu orang.
Sebab PT KCI menetapkan biaya operasional sebesar Rp14.981 sedangkan tarif yang dibebankan oleh pengguna hanya Rp3.000.
Tak hanya KRL, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan hampir Rp 6,2 triliun untuk subsidi operasional terhadap moda Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta pada 2022.
Kebutuhan subsidi paling besar ditujukan bagi Transjakarta sekitar Rp 4,5 triliun dan kedua buat MRT Jakarta sebesar Rp 1,12 triliun.
The Economist menyebutkan sistem transportasi di Jakarta merupakan percontohan. DKI Jakarta juga memenangkan Penghargaan Transportasi Berkelanjutan 2021. Ibu Kota Indonesia ini telah mulai menawarkan integrasi satu tarif untuk semua jenis angkutan sebesar Rp10.000.
Sikap buru-buru pemerintah yang ingin menghapus subsidi transportasi umum tentu kontradiktif dengan inisiasi tarif integrasi ini.
Tak hanya itu, mengutip The Economist, memastikan angkutan umum terjangkau bagi komuter dan penduduk adalah salah satu elemen kunci dari kota yang berkelanjutan.
The Guardian mencatat, menyediakan angkutan umum yang lebih murah dapat berkontribusi meningkatkan akses peluang ekonomi secara signifikan, termasuk untuk pekerjaan dan pendidikan.
Bagi banyak orang, pilihan untuk menggunakan transportasi umum didasarkan pada tersedianya pilihan yang terjangkau dan andal. (ADF)