MTI Nilai Penambahan Stasiun Baru Kereta Cepat Tidak Efektif, Ini Alasannya
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai penambahan stasiun kereta cepat Whoosh di wilayah Bandung tidak akan efektif.
IDXChannel - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai penambahan stasiun kereta cepat Whoosh di wilayah Bandung tidak akan efektif. Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, menilai jika ada penambahan stasiun maka fitur kecepatan yang diandalkan dari kereta tersebut idak akan maksimal dan malah menghambat laju dari kereta cepat tersebut.
"Kereta cepat adalah andalannya yaitu cepat. Semakin banyak stasiunnya akan membuat melambat, akselerasinya juga berhenti," katanya dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun MTI, Rabu (27/12/2023).
Tory menyarankan pemerintah untuk dapat membangun prasarana perkeretaapian perkotaan di Wilayah Bandung dibandingkan membuat Stasiun kereta cepat baru.
Pembangunan prasana yang dimaksud ialah membangun elektfikasi sistem perkeretaapian dan juga membangun jalur double track. Sehingga nantinya perkeretaapian di wilayah Bandung akan sama seperti KRL.
"Itu yang kita dorong karena itu lebih akselerasi daripada menambah stasiun stasiun baru dengan jarak yang berdekatan yang kemudian itu mengurangi kecepatan dari kereta cepat yang merupakan fitur utama dari fitur kereta cepat," paparnya.
Adapun hal serupa juga dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia mengatakan penambahan Stasiun kereta cepat Whoosh di wilayah Bandung tidak akan efektif.
Pasalnya, kata Menhub, sudah ada dua stasiun kereta cepat yang beroperasi di Wilayah Bandung. Adapun ia sudah menyampaikan bahwa penambahan stasiun seharusnya memang tidak perlu dilakukan.
"Itu sudah saya sampaikan (terkait tidak efektifnya penambahan stasiun di Bandung), tapi tetap ada saja yang mau," katanya saat ditemui di The Westin, Jakarta, Senin (11/12/2023).
Menhub mengatakan bahwa 4 stasiun kereta cepat yang ada saat ini yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar sudah lengkap dan penuh pertimbangan.
"Apa yang dibuat oleh konsultan ini sudah paripurna, jadi udah detail," kata Menhub.
Meski begitu, Menhub tetap mempersilahkan adanya usulan penambahan stasiun kereta cepat, hanya saja perlu ada studi yang mendalam dan komunikasi dengan pihak operator kereta cepat.
"Kami kan regulator nanti kami akan menilai apa yang akan diusulkan oleh masyarakat. Karena pada akhirnya yang akan bersepakat menerima atau tidaknya itu operator. Baru nanti syarat syarat teknis kita akan sampaikan kepada mereka," kata Menhub.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan penambahan stasiun untuk Kereta Api Cepat Jakarta Bandung atau yang sering disebut Whoosh, di daerah Kopo, Bandung.
Ia menyampaikan ini dalam diskusi bersama PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), PT Kereta Api Indonesia, serta perwakilan dari Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, dan Kementerian Perhubungan.
"Pilihan ini silakan ditangkap, tentunya wewenang ini ada di KCIC. Karena ini kereta cepat Jakarta-Bandung ya harusnya berhenti benar-benar di Bandung," ujar Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Rabu (29/11).
Mengenai konektivitas, menurut Moeldoko, upaya peningkatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan yang akan didapat oleh penumpang Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Salah satunya soal ketersediaan kursi di kereta feeder saat sudah sampai di Padalarang.
"Pentingkan untuk kenyamanan penumpang, agar tidak berhenti hanya di stasiun Padalarang serta Tegalluar," imbuhnya.
Moeldoko menambahkan bahwa KSP akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengkaji kemungkinan penambahan stasiun kereta api cepat. Jika pembangunan tersebut akan dilakukan tentu harus memperhatikan dampak yang positif terhadap masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi menerangkan bahwa usulan pengembangan stasiun kereta api cepat di daerah Kopo, sudah menjadi pertimbangan.
Namun, belum dapat dilaksanakan terkait dengan keterbatasan pendanaan serta izin penggunaan lahan di daerah tersebut.
"Terdapat lahan sekitar 30 hektar di Kopo dan itu memungkinkan (dibangun stasiun), tetapi KCIC belum ada dana untuk itu," ujarnya. (NIA)