PDNS Diretas, Kementerian PUPR Sebut Proyek IKN dan PSN Ikut Terdampak
Kementerian PUPR menyatakan gangguan pada PDNS akibat serangan ramsomware berdampak pada proses pengadaan sejumlah proyek pemerintah seperti IKN dan PSN.
IDXChannel - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis mengatakan gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) akibat serangan ramsomware berdampak pada proses pengadaan sejumlah proyek pemerintah.
Sebab, proses pengadaan atau tender pemerintah saat ini dilakukan melalui sistem online. "Walaupun alhamdulillah yang terpengaruh tidak sampai 10 persen, karena lelang dan pekerjaan kita sudah 90 persen diselesaikan di tahun 2024 ini," tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7/2024)..
Abdul Muis merinci beberapa proses pengadaan lelang yang terdampak dari peretasan PDNS seperti proyek-proyek pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, proses lelang sempat dilanjutkan meski menggunakan sistem manual.
"Ada (PSN), yang di IKN juga ada. Sehingga karena ada proses kendala di PDNS, maka yang tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi kita berubah kembali ke manual," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan proses pengadaan lelang menggunakan sistem manual ini memang tergolong memakan waktu yang lebih dibandingkan menggunakan sistem online. Hal itu akhirnya bisa berdampak pada mundurnya proses penyelesaian proyek.
Dengan kondisi tersebut, Abdul Muis menyebut pihaknya bergerak cepat dengan memutuskan mengadakan tender dengan cara manual. Dengan begitu, proses lelang tetap jalan.
“Termasuk juga proses sertifikasi, badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan LPJK juga kembali ke manual," kata dia.
Selain itu, para pekerja di sektor konstruksi turut terdampak karena terlambat mendapatkan sertifikat pekerja konstruksi. Itu lantaran sebagian data-datanya tersimpan dalam server tersebut.
"Secara keseluruhan saya enggak hafal berapanya. Tetapi yang jelas itu memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi," ujarnya.
(Febrina Ratna)