Pejabat RI Diduga Terlibat Kasus Suap Raksasa Software Jerman SAP
Kasus suap oleh perusahaan multinasional berbasis di Jerman, SAP SE (SAP) menghebohkan jagat maya.
IDXChannel - Kasus suap oleh perusahaan multinasional berbasis di Jerman, SAP SE (SAP) menghebohkan jagat maya. Perusahaan perangkat lunak global yang berbasis di Jerman ini, dilaporkan terlibat dalam skandal suap lintas negara.
Melansir situs resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) Rabu (10/1/2024), perusahaan disebut berkewajiban membayar denda lebih dari USD220 juta untuk menyelesaikan kasus yang sedang diselidiki oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission/SEC) terhadap pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (Foreign Corrupt Practices Act/FCPA).
Kasus ini terkait dengan skema pembayaran suap kepada pejabat di Afrika Selatan, dan konspirasi untuk melanggar ketentuan anti-penyuapan FCPA dalam skema pembayaran suap kepada pejabat Indonesia.
Tak hanya itu, SEC secara spesifik menyebutkan dakwaan terhadap perusahaan perangkat lunak global SAP SE atas pelanggaran FCPA terjadi Afrika Selatan, Malawi, Kenya, Tanzania, Ghana, Indonesia, dan Azerbaijan.
Tak tanggung-tanggung, sejumlah oknum di delapan lembaga pemerintahan di Indonesia disebut memiliki kaitan dengan kasus suap ini.
Keterlibatan Sejumlah Oknum Lembaga Pemerintah
Dalam dokumen yang ditelusuri oleh tim IDX Channel, Senin (15/1), kasus suap SAP SE ini melibatkan sejumlah nama perusahaan milik negara hingga lembaga kementerian.
Dalam dokumen tersebut, SAP Indonesia melakukan penjualan jasa tidak langsung melalui skema Value Added Resellers (VAR) lokal.
SAP Indonesia, dengan VAR-nya, terlibat dalam berbagai skema di Indonesia untuk menawarkan kontrak dan tender atau mencoba melakukan pembayaran yang tidak pantas kepada pejabat pemerintah di delapan badan usaha milik negara.
Kedelapan lembaga yang disebut di antaranya Balai Penyedia dan Pengelola Pemdiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, PT Pertamina, Pemda DKI, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II.
Suap ini dilakukan untuk mendapatkan atau mempertahankan kontrak dengan pelanggan tersebut. Artinya, agar jasa SAP tetap digunakan oleh lembaga tersebut, maka SAP melakukan suap tersebut.
“Skema ini diatur oleh dua account executive SAP Indonesia yang bekerja dengan setidaknya satu representasi VAR yang terkenal dengan pola transaksi bisnis yang korup dan memberikan suap,” tulis laporan SEC dikutip Senin (15/1).
Dalam beberapa kasus, SAP Indonesia dan Indonesia Intermediary 1 (yang merupakan pihak ketiga) menggunakan faktur pelatihan palsu untuk mengeluarkan pembayaran yang menciptakan dana gelap untuk membayar suap.
“Karyawan di Indonesia Intermediary 1 mendirikan perusahaan cangkang untuk menghasilkan biaya palsu ini. Beberapa faktur palsu menghasilkan pembayaran suap kepada karyawan di Indonesia Intermediary 1, beberapa membayar kunjungan pelanggan, dan lainnya menghasilkan pembayaran tunai kepada pejabat pemerintah di badan usaha milik negara,” imbuh laporan SEC.
BP3TI atau BAKTI Kemenkominfo
Dengan bantuan Indonesia Intermediary 1, SAP Indonesia memberikan suap kepada pejabat pemerintah di BP3TI atau yang sekarang bernama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), sebuah entitas bentukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI. SAP Indonesia membayar suap untuk mendapatkan kontrak 23 Maret 2018 dengan BP3TI senilai USD268.135.
Transkrip chat WhatsApp menunjukkan salah satu account executive SAP Indonesia mengirim pesan kepada pegawai Indonesia Intermediary 1 sambil berkata, “Hehehe…Ini pemerintah kawan, untuk menangkap ikan besar kita perlu menggunakan umpan yang besar."
Dalam rangkaian pesan lain yang membahas transfer dana ke perantara yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi pejabat di BP3TI, seorang karyawan Indonesia Intermediary 1 mengkonfirmasi jumlah transfer tersebut sekitar 1 miliar rupiah, yaitu sebesar USD67.380 pada saat transfer.
Beberapa pembayaran disalurkan melalui entitas palsu yang dibuat oleh karyawan Indonesia Intermediary 1. Selain itu, SAP Indonesia, melalui karyawan Indonesia Intermediary 1, membiayai wisata belanja dan makan malam bagi seorang pejabat BP3TI dan istrinya selama perjalanan pada Juni 2018 ke New York City, dalam rangka menghadiri SAP Sapphire Conference 2018 di Orlando, Florida.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Account executive SAP Indonesia juga memberikan suap tunai kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan pada 16 Desember 2015 dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai USD80.750.
Percakapan WhatsApp antara account executive SAP Indonesia dengan seorang konsultan lepas dan mantan karyawan Indonesia Intermediary 1 berisi diskusi eksplisit mengenai pembayaran tunai yang dilakukan langsung kepada pejabat Kementerian di mana konsultan tersebut menyatakan, “Tujuh puluh juta, dalam lima puluh ribu lembar…Bawalah amplop kosong."
Kementerian Sosial
Account executive SAP Indonesia yang sama juga membahas suap sehubungan dengan tender pemeliharaan Applicant Tracking Software (ATS) oleh Kementerian Sosial Indonesia, yang dimenangkan oleh mitra SAP Indonesia VAR lainnya (Indonesia Intermediary 2).
Pesan WhatsApp, antara account executive SAP Indonesia yang terlibat dan konsultan lepas, menunjukkan bahwa mereka dengan jelas mendiskusikan pembayaran yang tidak pantas dan permintaan agar SAP Indonesia menggunakan penerbitan Surat Dukungan untuk menjamin hasil tender yang diinginkan. Supervisor account executive SAP Indonesia yang saat itu menjabat Public Sector Sales Lead SAP Indonesia mengetahui skema tersebut.
Sementara itu, pihak Indonesia Intermediary 2 mendapatkan perpanjangan kontrak dengan Kementerian Sosial pada bulan Juli 2018. Jumlah total pendapatan SAP Indonesia yang berasal dari kesepakatan ini mencakup layanan berkelanjutan yang terkait dengan kontrak penjualan awal tahun 2015.
PT Pertamina
Di lain pihak, Indonesia Intermediary 1, dan account executive SAP Indonesia juga membiayai tamasya golf bagi para pejabat di PT Pertamina, sebuah perusahaan minyak dan gas milik negara.
Manfaat tersebut diberikan untuk memperoleh kontrak 23 Januari 2017, termasuk pemeliharaan layanan yang berkaitan dengan lisensi senilai USD13.331.423.
Obrolan WhatsApp juga menunjukkan bahwa orang lain di SAP Indonesia dan karyawan di berbagai VAR mendiskusikan permintaan pembayaran makan dan perjalanan pengeluaran untuk pegawai pelanggan sektor publik.
Pemda DKI dan MRT
SAP Indonesia juga dilaporkan melanggar proses dan prosedur internal mengenai manajemen, uji tuntas, dan retensi pihak ketiga dalam bekerja sama dengan Indonesia Intermediaries 1 dan 2.
SAP Indonesia terus bekerja sama dengan Indonesia Intermediary 1 untuk mendapatkan kontrak tanggal 26 November 2018 dengan Pemda DKI (pemerintah provinsi Jakarta) senilai USD208,198, kontrak tanggal 22 Maret 2018 dengan PT Mass Rapid Transit Jakarta senilai USD174.908.
PT Angkasa Pura
SAP Indonesia disebut berusaha untuk meloloskan perpanjangan kontrak tanggal 27 Juni 2012 dengan PT Angkasa Pura I (salah satu dari dua negara bagian terpisah (perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan bandara di Indonesia) senilai USD1.097.119.
SAP Indonesia juga terus bekerja sama dengan Indonesia Intermediary 2 untuk memberikan suap sambil berupaya mendapatkan kontrak tanggal 31 Juli 2018 dan 28 Desember 2018 dengan PT Angkasa Pura II masing-masing senilai USD2.535.987 dan USD2.594.695 dengan kontrak pertama diberikan kepada Indonesia Intermediary 2. (ADF)