Pemda Diminta Buat Aturan yang 'Memaksa' Masyarakat Jabodetabek Gunakan Angkutan Umum

Kemacetan yang selama ini terjadi lantaran karena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. 

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta pemerintah daerah khusus wilayah Jabodetabek untuk menerbitkan aturan yang dapat 'memaksa' masyarakat agar menggunakan angkutan umum. 

Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang ada di jalan raya yang dapat menyebabkan kemacetan. 

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengatakan kemacetan yang selama ini terjadi lantaran karena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. 

Padahal, kata Adita, transportasi umum di wilayah Jabodetabek sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. 

"Kalo melihat dari kapasitas transportasi umum itu masih ada  contoh MRT, dari KRL dan kalo di lihat kapasitas masih luas. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana pemerintah daerah juga ya, bukan hanya pemerintah pusat mendorong masyarakat menggunakan kendaraan transportasi masal," katanya kepada wartawan di DPR, Rabu (15/2/2023). 

"Kita juga lagi mendorong di Jabodetabek ini bagaimana pemerintah daerah itu punya program-program dan regulasi yang sedikit banyak membuat masyarakat mau tidak mau memilih kendaraan umum daripada kendaraan probadi," tambahnya. 

Selain itu, Adita juga meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan intermoda transportasi di wilayahnya. Menurutnya selama ini masalah tersebut terjadi lantaran kurangnya integrasi intermoda. 

"Kita lakukan intergrasi intermodanya, karena mungkin salah satu kendalanya adalah begitu kendaraan massal, turun dari situ ke list mile atau first mile nya itu mungkin belum terlalu baik," jelas Adita.

Dan ini yang juga kita dorong pada pemda agar bagaimana caranya ini bisa membuat satu integrasi yang baik dari first mile dan last milenya," imbuhnya. 

Dia menekankan permasalah kemacetan ini tidak bisa diselesaikan pemerintah pusat saja. Tapi juga harus dibarengi kebijakan dari pemerintah daerah. 

"Kita tidak mungkin kerja sendiri di pemerintah pusat ya, kita juga harus meminta pemerintah daerah untuk sama sama proaktif melakukan itu," pungkas dia. (NIA)