Pemerintah Anggarkan Rp900 Miliar untuk Perbaiki Gedung DPRD yang Rusak Akibat Aksi Massa

Kementerian PU menganggarkan Rp900 miliar untuk merehabilitasi bangunan gedung dan fasilitas umum yang dirusak oleh massa pada pekan lalu.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan Rp900 miliar untuk merehabilitasi bangunan gedung dan fasilitas umum yang dirusak oleh massa dalam rentetan demonstrasi yang terjadi pada pekan lalu.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan anggaran tersebut utamanya akan digunakan untuk membangun kembali gedung DPRD di seluruh Indonesia yang mengalami perusakan oleh masa aksi. Menurutnya, rerata fatalitas kerusakan bangunan gedung yang dirusak oleh masa aksi adalah sedang.

"Biayanya total seluruh Indonesia itu kemarin kita hitung sekitar hampir Rp900 miliar, mulai dari ringan, sedang, dan berat tingkat kerusakannya. Seperti DPRD Makassar itu kan habis terbakar," ujarnya saat ditemui saat meninjau Gerbang Tol Pejompongan, Selasa (2/9/2025).

Seperti diketahui, berdasarkan data yang rilis oleh Kementerian Dalam Negeri, beberapa gedung DPRD mengalami perusakan imbas aksi masa yang dilakukan mulai Senin 25 Agustus lalu. Seperti Gedung DPRD Sulawesi Selatan di Makassar hingga Gedung DPRD Kota Makassar.

Selain itu, Kantor Sekretariat DPRD Solo juga ikut dibakar oleh masa aksi. Gedung Negara Grahadi dan 11 pos polisi di Surabaya juga mengalami nasib serupa.

Kemudian Gedung DPRD Kediri juga ikut dijarah dan dibakar oleh masa dalam runtutan aksi pekan lalu. Bahkan Museum Baghawanta juga dikabarkan ikut dirusak.

Kerusakan yang akan ditangani Kementerian PU juga mencakup kerusakan Gedung DPRD di Jepara, Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, hingga Cirebon.

Tidak hanya itu, kerusakan Gedung DPRD terjadi di Palembang. Kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan juga turut menjadi korban perusakan masa aksi.

"Kalau gedung-gedung DPRD di seluruh Indonesia, kita juga akan renovasi," kata Dody.

Kementerian PU menargetkan perbaikan gedung dan fasilitas umum menyasar 19 titik lokasi di seluruh Indonesia. Adapun target penyelesaian untuk renovasi ini di rentan waktu 4-6 bulan, tergantung kondisi kerusakan.

Jika kondisi rusak berat, misalnya seperti yang terjadi di Makassar maka estimasi perbaikannya memakan waktu sekitar 6 bulan. Sedangkan untuk rusak sedang penyelesaian waktu pengerjaan ditaksir sekitar 4 bulan kalender.

"Kita menggunakan anggaran darurat dan anggaran yang ada di kita. Pokoknya ini benar-benar kondisi tanggap darurat bagi kami ya. Arahannya Pak Presiden ini kondisi tanggap darurat bagi Kementerian PU," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)