Pemerintah Bagi Rice Cooker Gratis, Pengamat Ingatkan Soal Tahun Politik

pelaksanaan program tersebut di lapangan sangat erat kaitannya dengan momen tahun politik yang bakal terjadi dalam satu tahun ke depan.

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) memastikan bakal membagikan alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker untuk masyarakat.

Rencananya, pembagian ditarget bisa mencapai 500.000 unit AML hingga akhir tahun 2023 nanti. Terkait rencana tersebut, sejumlah pengamat pun menyampaikan pendapatnya.

Salah satu komentar datang dari Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, yang meminta pemerintah agar sangat berhati-hati dalam menjalankan program tersebut.

Pasalnya, menurut Fabby, pelaksanaan program tersebut di lapangan sangat erat kaitannya dengan momen tahun politik yang bakal terjadi dalam satu tahun ke depan.

Fabby menilai bahwa program pembagian rice cooker gratis sangat rawan penyelewengan, sehingga dengan mudah dapat dipolitisasi oleh oknum-oknum di lapangan yang tidak bertanggung jawab.

"Kalau soal politisasi, semua (program) bisa dipolitisasi. Kan harus ada aspek governance tertentu dong," ujar Fabby, di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Menurut Fabby, pemerintah saat ini masih memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan seluruh tugasnya hingga 19 Oktober 2024 mendatang.

Karenanya, apa pun yang ingin dilakukan oleh pemerintah saat ini pada dasarnya masih berada dalam koridor dan tidak melanggar aturan.

Hanya saja, Fabby meminta agar pemerintah sangat berhati-hati dalam setiap mengambil tindakan, terutama jelang tahun politik pada 2024 mendatang.

"Rice cooker sama bansos, apapun itu, telah masuk APBN dan disetujui DPR. Di DPR itu, kita tahu, semua dari partai politik. Artinya, kalau mau politisasi, ya semua parpol itu sudah melakukannya," tutur Fabby.

Bahkan, Fabby menduga, para calon legislator (caleg) sudah lebih dulu menitip agar daerah pemilihan (dapil) tempat mereka mencalonkan diri mendapat jatah pembagian rice cooker tersebut.

Hanya saja, di sisi lain, Fabby juga menilai pemerintah seharusnya mengajarkan masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan rice cooker.

Sebab dengan memaksimalkan penggunaan rice cooker tersebut maka bisa mensubstitusi impor LPG serta meningkatkan konsumsi listrik.

"Kalau menurut Saya ini akan bisa menaikkan elektrifikasi listrik dan menurunkan penggunaan LPG. Tapi seberapa besar kita tidak tau," ungkap Fabby.

Selain itu, Fabby juga meminta pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk bisa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

"Jadi bukan hanya membagikan rice cooker gratis saja, tapi membagikan bantuan sosial (bansos) juga seperti beras, karena yang mahal sekarang itu beras," tegas Fabby. (TSA)