Pemerintah Bakal Pensiunkan PLTU Pakai APBN, Ini Respons Ekonom
Celios merespons kebijakan pemerintah soal pembiayaan program transisi energi menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
IDXChannel - Center of Economic and Law Studies (Celios) merespons kebijakan pemerintah soal pembiayaan program transisi energi menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Direktur Celios Bhima Yudhistira menjelaskan, kehadiran regulasi teknis cukup penting dalam mengakomodir dukungan pendanaan APBN dalam percepatan penutupan PLTU batubara.
Sebab menurutnya selama ini, komitmen untuk mempercepat penutupan PLTU batubara sering terhalang oleh kecilnya mobilisasi dana domestik terutama dari APBN.
Ia menjelaskan, bentuk dukungan dari APBN bisa berbentuk pengalihan subsidi energi berbahan bakar fosil kepada program penutupan PLTU batubara PLN.
"Jika asumsinya satu PLTU batubara dengan kapasitas setara PLTU Cirebon-1 membutuhkan dana Rp13,4 triliun untuk pensiun dini, maka penghematan belanja subsidi energi senilai 28% dari alokasi subsidi energi APBN 2024 sebesar Rp189 triliun menghasilkan penutupan 4 PLTU batubara," jelas Bhima kepada MNC Portal Indonesia, Senin (23/10/2023).
Dikatakannya, penghematan subsidi energi tentu tidak selalu berbentuk kenaikan harga atau pengurangan kuota bagi konsumen. Salah satunya bisa berbentuk menutup kebocoran BBM solar, dan kebocoran subsidi LPG 3 kg yang selama ini terjadi.
Adapun cara lain adalah dengan segera mengimplementasikan pajak karbon untuk mendapatkan sumber pendapatan transisi energi. Regulasi pajak karbon sudah ada, jadi tinggal di eksekusi secepatnya.
"Disamping pendanaan secara tunai, pemerintah bisa mengurangi berbagai insentif perpajakan dari sektor berbasis fosil sehingga tercipta ruang fiskal yang lebih lebar untuk pendanaan transisi energi," sarannya.
Lebih lanjut Bhima menilai, pemerintah perlu memastikan agar proses pendanaan dari dana publik -APBN bersifat transparan dan partisipatif.
Misalnya untuk pendanaan early retirement dari PLTU batubara juga memasukkan dana kompensasi kepada masyarakat sekitar dan pekerja yang terdampak.
Bentuk dana kompensasi bisa berupa dana tunai kepada masyarakat, tambahan dana ke BPJS Ketenagakerjaan, dan reskilling atau peningkatan skill dari pekerja existing.
Ia juga berharap, proses pendanaan dalam JETP (Just Energy Transition Partnership), ETM hingga komitmen investasi China yang baru di sektor energi bersih bisa segera direalisasikan.
Tentu besar harapan bentuk pendanaan bagi Indonesia dari berbagai negara dan lembaga multilateral lebih banyak berbentuk hibah dibandingkan pinjaman.
Seluruh bentuk pendanaan dalam transisi energi perlu dipastikan tidak menciptakan beban utang baru, disaat rasio pembayaran bunga dan pokok utang di 2024 mencapai lebih dari 42% dari total pendapatan Negara.
Jangan ada persepsi transisi energi artinya meminjam utang lebih banyak, karena akan mendapatkan resistensi dari pembayar pajak.
"Pemerintah bisa menggunakan berbagai instrumen dana penutupan PLTU batubara seperti debt swap for coal retirement, yakni menukar pembayaran utang dengan penutupan PLTU batubara. Cara lain dengan debt cancellation yang bisa didorong ke negara maju-G7 sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk melakukan transisi energi secara cepat," jelasnya.
Jika bentuk pendanaan adalah pinjaman (concessional loan), lanjutnya, pemerintah diminta memperhatikan faktor kenaikan tingkat suku bunga global, dan syarat-syarat yang akan dibebankan ke Indonesia sehingga tidak memberatkan dalam jangka panjang.
"Pemerintah perlu selektif dan mempertimbangkan secara matang bentuk kerjasama pendanaan agar tidak terjebak pada impor teknologi yang mahal dan belum terbukti seperti CCS/CCUS, hingga bentuk-bentuk solusi yang tetap memperpanjang usia PLTU batubara (co-firing, biomassa dsb). Tugas dari platform menyaring mana bentuk pendanaan yang paling terbaik bagi konteks Indonesia," pungkas Bhima.
(SLF)