Pemerintah dan Swasta Garap Proyek Senilai Rp60,93 Triliun di IKN
Proyek kerja samaa pemerintah dan badan usaha (swasta)di IKN mencapai Rp60,93 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun beberapa infrastruktur pendukung.
IDXChannel - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mencapai Rp60,93 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun beberapa infrastruktur pendukung.
Salah satu infastruktur yang dibangun dari hasil KPBU yatu apartemen dan rumah tapak. "Sudah kami proses sampai dengan feasibility study yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Rabu (22/1/2025).
Kemudian, 6 proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). "Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU," tambahnya.
Selanjutnya, ada 1 proyek KPBU untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Adapun proses groundbreaking proyek investasi di IKN sudah mencapai tahap kesembilan. "Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp6,49 triliun," ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Otorita IKN itu menyampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan groundbreaking di IKN, agar berbagai proyek yang sudah groundbreaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan keberlanjutan Pembangunan IKN.
"Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujar AHY.
AHY juga menjelaskan pembangunan IKN akan difokuskan pada kawasan inti pemerintahan dengan konsep ibu kota politik dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Hal ini sesuai dengan visi Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
"Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis," kata AHY.
(Febrina Ratna Iskana)