Pemerintah Masih Prioritaskan Investor Dalam Negeri di IKN
Para pelaku usaha dalam negeri diharapkan mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari investas yang dilakukan.
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini pemerintah masih memprioritaskan pelaku usaha dalam negeri untuk berinvestasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada periode pembangunan tahap awal ini.
Hal itu mengingat ketersediaan lahan pada pembangunan tahap awal ini berada paling dekat dengan pusat pemerintahan.
Sehingga nantinya para pelaku usaha dalam negeri diharapkan mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari investas yang dilakukan.
"Kalau jalan tol, airport (bandara) selesai, saya yakin kalau yang terlambat memulai investasinya di IKN bapak ibu akan ketinggalan. Saya sampaikan pada Kepala Otorita dahulukan investor dalam negeri," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Groundbreaking Pakuwon, Rabu (1/11/2023).
Jokowi mengatakan jika sudah tidak ada lagi investor yang berkontribusi, terutama pada pembangunan tahap awal ini hingga 2024, maka pihaknya bakal langsung membuka keran investsasi dari asing.
"Tapi kalau mentok dan sudah tidak ada (pelaku usaha dalam negeri) kita akan keluarkan jurus yang dari luar, karena sudah beberapa bulan lalu dari singapura ada 130 investor datang," sambungnya.
Menurut Jokowi saat ini minat investor asing melihat proyek IKN ini cukup antusias untuk menanamkan modalnya. Bahkan dikatakan Presiden ada ratusan pengusaha dari berbagai negara yang siap untuk melakukan investasi di IKN.
Dari beberapa pertemuan yang sempat dilakukan sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan setidaknya pelaku usaha dari Singapura sudah ada 130 calon investor, Korea 30 calon investor, Jepang sekitar 30 calon investor.
"Dari Singapura jauh-jauh kesini melihat (IKN) kalau tidak minat untuk apa?," kata Jokowi.
Pembangunan Ibu Kota baru ini memang direncakan bakal banyak mengandalkan pendanaan dari investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan komposisi pembiayaannya, APBN hanya berkontribusi sebesar 20% dan sisanya dibebankan kepada pelaku usaha. (NIA)