ECONOMICS

Pemerintah Persilakan Swasta Ikut Bangun Jalan Tol, Supaya Apa?

Iqbal Dwi Purnama 29/05/2023 16:55 WIB

Bahkan, pembangunan infrastruktur bukan lagi hanya lewat kantong APBN, swasta pun dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol.

Pemerintah Persilakan Swasta Ikut Bangun Jalan Tol, Supaya Apa? (Foto Kementerian PUPR)

IDXChannel - Pembangunan infrastruktur konektivitas tengah dikebut oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, konektivitas disebut sebagai urat nadi sebuah perekonomian. 

Bahkan, pembangunan infrastruktur bukan lagi hanya lewat kantong APBN, swasta pun dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja mengatakan, masuknya swasta dalam proyek-proyek jalan tol ini bertujuan agar pemerintah pusat memiliki cadangan uang untuk menangani jalan-jalan luar pulau.

"Menyediakan tol adalah upaya pemerintah, dengan kita serahkan ke investor, kita punya uang cadangan lebih untuk mengurusi jalan-jalan di luar Jawa, kalau tidak, habis uang kita di situ," ujar Endra saat ditemui MNC Portal Indonesia, belum lama ini.

Sedangkan proyek-proyek tol yang ada di Pulau Jawa bisa diusahakan kepada swasta karena pertimbangan trafiknya juga bisa menguntungkan. Sehingga diharapkan, jalan di daerah atau pelosok yang kurang menguntungkan, bisa ditangani oleh pemerintah.

"Ini yang secara ekonomi rate of return tinggi, trafik bagus, ya sudah swasta saja (yang membangun) toh asetnya juga punya pemerintah," sambungnya.

Lebih lanjut, Endra menjelaskan, di samping untuk mengatasi kemacetan, kehadiran jalan tol juga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebab, dengan biaya logistik yang tidak terlalu tinggi masyarakat bisa lebih mudah untuk memasarkan produknya lebih luas.

"Kalau kita tidak lakukan apa-apa, membiarkan masyarakat sengsara dengan kemacetan tanpa ada solusi, itu pemerintah salah," kata Endra.

"Kita melakukan penambahan kapasitas lewat tol, supaya masyarakat punya pilihan, kalau dia mau pakai jalan biasa ya tidak apa-apa, mau pakai kereta tidak apa-apa, mau pakai, tapi pemerintah harus kasih pilihan," pungkasnya.

(YNA)

SHARE