Pemerintah Siapkan 20 Ribu Rumah untuk Buruh, 100 Unit Diserahkan 1 Mei 2025
Kementerian PKP siap mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi untuk buruh yang tersebar di seluruh Indonesia.
IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, Kementerian PKP siap mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi untuk buruh yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, peran buruh dinilai sangat penting dan menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Sehingga, berhak mendapatkan kado terbaik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jelang Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 mendatang berupa bantuan perumahan layak huni dan berkualitas.
"Rumah untuk para buruh ini merupakan kado terbaik Presiden Prabowo Subianto untuk buruh. Kami targetkan tanggal 1 Mei 2025 mendatang siap serah terima rumah subsidi untuk buruh," ujarnya di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, dikutip pada Jumat (11/4/2025).
Pada kesempatan itu, dia menjelaskan, program rumah untuk buruh ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian PKP agar memperhatikan rakyat kecil dan pekerja informal dalam memastikan penyediaan perumahan untuk mereka.
Menurutnya, rumah untuk buruh menunjukkan bahwa negara hadir untuk menyediakan rumah sebanyak 20 ribu rumah layak huni berkualitas bagi buruh di seluruh wilayah Indonesia.
"Saya juga menekankan faktor lokasi dan juga kualitas rumah yang menjadi sangat penting yang akan diberikan untuk para buruh ini. Alokasi rumah subsidi FLPP bagi MBR sebanyak 20 ribu unit untuk buruh, hal ini sebagai komitmen kami sebagaimana amanat Presiden Prabowo, Program 3 Juta Rumah rakyat yakni membangun dan merenovasi rumah harus menyasar semua lapisan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, kata dia, rencana penyerahan kunci yang disepakati sebagai awalan adalah 100 unit rumah yang akan dilaksanakan pada 1 Mei 2025 yang bertepatan dengan Hari Buruh dengan titik lokasi perumahan yang akan ditentukan oleh Kementerian PKP yakni sekitar 3-4 titik di sekitar Jakarta.
Selain itu, dia juga menegaskan, rakyat termasuk para buruh ini wajib mendapatkan rumah subsidi yang layak huni serta berkualitas.
"Untuk mewujudkan rumah buruh yang layak huni dan berkualitas tentu dibutuhkan pengembang yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam melaksanakan pembangunan hunian dan dipastikan sesuai dengan data BPS dan tepat sasaran," katanya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP untuk menyediakan hunian layak bagi buruh di Indonesia. Sebab, selama ini program perumahan untuk buruh sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan kesejahteraannya.
"Saya ingin menyampaikan bahwa jumlah KSPSI di Indonesia berjumlah 21 Konfederasi tentu sangat banyak jumlahnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP, BP Tapera, BTN dan BPS atas dukungannya dalam penyediaan perumahan untuk buruh ini," katanya.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho pada kesempatan itu juga menyampaikan, fitur dan ketentuan bahwa rumah subsidi ini bisa dimiliki buruh dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program pembiayaan perumahan tersebut memang dirancang untuk membantu MBR, termasuk buruh yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.
"Melalui dukungan KPR FLPP para buruh nantinya bisa memiliki dan menghuni rumah-rumah tersebut dengan harga terjangkau, cicilan ringan, bunga rendah. Pemerintah khususnya Kementerian PKP juga telah melakukan upaya-upaya strategis dalam memberikan kemudahan-kemudahan yang secara langsung dirasakan MBR dalam proses kepemilikan rumah," ujarnya.
(Dhera Arizona)