Pemerintah Siapkan Layanan Satu Pintu untuk Investasi di IKN

disepakati bahwa dibutuhkan adanya sebuah layanan satu pintu yang bakal mewadahi seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses investasi di IKN.

IDXChannel - Pemerintah memastikan bakal membuat sebuah layanan satu pintu untuk seluruh aktivitas investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepastian tersebut diputuskan dalam rapat bersama, antara Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan pihak Badan Otorita IKN Nusantara.

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa dibutuhkan adanya sebuah layanan satu pintu yang bakal mewadahi seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses investasi di IKN.

Layanan Satu Pintu dinilai penting dan dibutuhkan untuk mempercepat proses investasi, sekaligus memberikan kemudahan kepada seluruh investasi yang berminat menanamkan modalnya di IKN.

Sejauh ini, menurut data Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tercatat bahwa sudah ada 209 letter of interest (LoI) terkait dengan investasi di IKN.

Dari jumlah ketertarikan tersebut, sebanyak 36 diantaranya telah menandatangani non disclosure agreement, atau sudah memasuki tahap lanjutan.

"Sudah cukup banyak LoI yang disampaikan kepada kami. Jumlahnya per hari ini 209, dan dari situ, sekitar 36 sudah menandatangani apa yang disebut non disclosure agreement. Jadi sudah meningkat di tahap selanjutnya," ujar Kepala Badan OIKN, Bambang Susantono, Senin (15/5/2023).

Menurut Bambang, saat investor sudah masuk ke dalam tahap lanjutan, maka pembicaraan akan lebih detil karena akan ada pertukaran data-data dan sebagainya.

"Setelah itu biasanya akan melihat ke lapangan. Kemudian setelah itu, mereka membuat studi kelayakan dan tentu saja rencana bisnis yang akan diambil," tutur Bambang.

Dengan runtutan proses yang harus dilewati, Bambang menyatakan perlu waktu bagi investor untuk dapat menjalaninya sesuai ketentuan.

Kondisi inilah yang diantaranya mendasari dibentuknya layanan investasi satu pintu di bawah koordinasi OIKN.

Nantinya Lembaga/Kementerian terkait lain juga akan berada di dalam one stop shop tersebut, dan berkumpul dalam sebuah layanan satu pintu.

"Jadi nanti investor ke kami atau ke BKPM, Kementerian Investasi sama saja karena kita merupakan bagian dari online sistem, satu online sistem yang dimiliki oleh BKPM dan tentu saja nanti Kementerian terkait seperti halnya Kementerian Keuangan di situ akan ada," ungkap Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, pemerintah nantinya juga akan membentuk task force khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. 

"Kita ketahui bahwa di bidang pertanahan ini kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear istilahnya begitu," papar Bambang.

Jadi, lanjutnya, yang akan ditawarkan kepada investor adalah tanah-tanah yang memang sudah matang dan diketahui harganya, sehingga investor bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, kondisi geologi, akses dan sebagainya.

"Sehingga nanti dalam rencana bisnis hal ini akan lebih tajam lagi sehingga nanti pada waktu para pelaku investasi ini akan berdialog dengan kami, berdiskusi dengan kami mencari harga yang paling baik misalnya, itu tentu akan dilandasi oleh data-data dan informasi terkini yang up to date," tandas Bambang.

Bambang mengatakan, tim task force khusus nantinya akan diketuai oleh Menko Marinves, Luhut Binsar Pandjaitan yang akan mengkoordinir inter depth dan juga semua lembaga yang terkait.

"Sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi," tegas Bambang. (TSA)