Pemerintah Siapkan Rp8 Triliun Dukung Program Tenaga Kerja Migran Indonesia
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk mendukung program peningkatan kapasitas tenaga kerja migran Indonesia.
IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk mendukung program peningkatan kapasitas tenaga kerja migran Indonesia.
Ia menyebut, hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang meminta percepatan pembentukan tenaga kerja terampil di sektor-sektor strategis.
Airlangga menambahkan, program ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan akan berjalan selaras dengan program pemagangan nasional.
"Sedikit yang tadi dibahas secara detail, yaitu arahan Bapak Presiden di dalam sindang kabinet kemarin untuk mempersiapkan 500 ribu tenaga kerja kita yang di bidang welder dan hospitality," kata Menko Airlangga dalam konferensi di Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).
"Dan ini tadi dalam pembahasan diminta Menteri P2MI untuk mengkoordinasikan dan anggaran yang disediakan sekitar Rp8 triliun. Sehingga ini akan sejalan dengan program pemagangan," katanya.
Selain fokus pada tenaga kerja industri, pemerintah juga menyiapkan program beasiswa untuk 20 ribu tenaga medis. Program ini akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan penempatan di berbagai daerah yang membutuhkan tenaga kesehatan.
"Kemudian yang kedua terkait dengan kebutuhan dokter, spesialis maupun dokter umum maupun dokter gigi yang sebesar 20 ribu, Mendiktisaintek sedang mempersiapkan karena nanti akan diberikan melalui program beasiswa dan tentunya nanti diarahkan mereka bekerja pada daerah-daerah yang memang diberi tugas oleh pemerintah," ujar Menko Airlangga.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa program tenaga kerja ini akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan diharapkan membuka peluang kerja di luar negeri.
"Jadi itu kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan nanti tentu dari segi demand side-nya diharapkan ini bisa dipekerjakan di luar negeri. Dan ini memang sudah menjadi pembicaraan saat Presiden bertemu bilateral dengan berbagai negara karena berbagai negara membutuhkan dua profesi tersebut," tuturnya.
(kunthi fahmar sandy)