Pemerintah Tegaskan, Pendanaan Transisi Energi Lewat JETP Tidak Jadi Jebakan Utang
Pendanaan transisi energi melalui Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) tidak akan menjadi jebakan utang buat Indonesia kedepannya.
IDXChannel - Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Transisi Energi Nasional, Rachmat Kaimuddin menjamin bahwa pendanaan transisi energi melalui Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) tidak akan menjadi jebakan utang buat Indonesia kedepannya.
"Kalau dari kami, kita pasti akan menjaga supaya jangan sampai nanti kita dipaksa melakukan sesuatu yang kita tidak butuhkan," tegasnya ketika ditemui usai peluncuran dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Rachmat menuturkan, untuk menghindari hal tersebut maka pemerintah hanya akan membangun infrastruktur ketenagalistrikan sesuai kebutuhan.
"Kita jangan bikin sesuatu yang kita gak perlu, atau jangan bikin sesuatu yang gak produktif. Itu yang perlu kita jaga di sini. Selama untuk kebutuhannya produktif, menghasilkan nilai tambah, ya gak apa-apa pakai utang, tapi kalau gak, ya jangan," tutur pria yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Diakui Rachmat, pembangkit listrik penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan kebutuhan industri. Sementara itu, untuk membangun pembangkit listrik tentunya diperlukan dana investasi.
"Kalau butuh pembangkit pasti butuh investasi. Dan biasanya investasi pasti ada uangnya, juga segala macam," imbuhnya.
Sebagai informasi, berdasarkan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang dirilis oleh Pemerintah Indonesia bersama JETP, Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar 97,3 miliar dolar AS untuk menghijaukan sistem ketenagalistrikan on-grid di tanah air mulai 2023 hingga 2030.
Sedangkan komposisi pendanaan JETP sendiri, terdiri atas pendanaan non-konsesi 1,59 miliar dolar AS, pendanaan konsesi 6,94 miliar dolar AS, investasi ekuitas 384,5 juta dolar AS, hibah dan bantuan teknis 295,4 juta dolar AS, penjaminan 75 juta dolar AS, penjaminan multilateral 2 miliar dolar AS, serta bentuk lainnya 270,3 juta dolar AS.
(SLF)