ECONOMICS

Pemprov DKI Jakarta Tak Buru-buru Cabut Izin Operasional ACT

Martin Ronaldo 14/07/2022 19:54 WIB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak cepat-cepat mencabut izin operasional Aksi Cepat Tanggap (ACT). Meskipun lembaga itu tersangkut kasus penyelewengan dana.

Pemprov DKI Jakarta Tak Buru-buru Cabut Izin Operasional ACT. (Foto: Foto: Martin Ronaldo/ MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak cepat-cepat mencabut izin operasional Aksi Cepat Tanggap (ACT). Meskipun lembaga filantropi itu tengah tersangkut kasus penyelewengan dana umat.

Selain itu, izin operasional ACT juga telah dicabut oleh pemerintah pusat. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, pencabutan izin operasional ACT masih menunggu rekomendasi dari Dinas Sosial.

"Izinnya kan sudah dicabut oleh Kemensos, dari kami itu kan izin tanda daftar rekanan atau daftar yayasan. Ini kami sedang lakukan pengecekan, evaluasi, dan menunggu rekomendasi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Kamis (14/7/2022).

Selain itu, Riza juga mengatakan bahwa izin dari Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta berbeda. “Jadi di Kemensos itu izin pengumpulan uang dan barang, itu dicabut. Kalau di DKI itu kan izin umpama izin bangunan, izin tanda daftar yayasannya, kegiatannya, ya berbeda," paparnya.

Riza mengatakan, saat ini pihaknya masih terus menunggu perkembangan dari Dinas Sosial DKI Jakarta, apabila terbukti bersalah, maka Pemprov DKI akan segera memproses pencabutan izin operasional ACT.

"Kalau sudah masuk, maka akan segera di proses. Prinsipnya ini semua dalam proses," tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa kasus ACT dengan penutupan Holywings sangatlah berbeda. Menurutnya, kasus Holywings terdapat tersangka dan telah dilakukan penahanan.

 "Kesalahannya jelas. Kalau ini kan di kepolisian sendiri masih dalam proses. Namun demikian, Kemensos sudah mengambil langkah izin pengumpulannya. Jadi berbeda, kalau di kami kan izin operasi," katanya.

Sementara itu, Riza mengatakan bahwa pencabutan PUB tidak bisa menjadi dasar pertimbangan Pemprov DKI untuk melakukan pencabutan izin operasional. Dibutuhkan pertimbangan lain sebelum Pemprov DKI Jakarta mencabut izin operasional ACT.

" Ya tentu semua harus diperhatikan, administrasinya harus tertib dan baik ya. Itu menjadi perhatian penting, Insya Allah dalam waktu dekat," katanya.

(FRI)

SHARE