Pemprov Jabar Latih Pengusaha UMKM dan Petani Tembus Pasar Ekspor
Pemprov Jabar memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dan para petani agar mampu menembus pasar ekspor secara mandiri.
IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) memberikan pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan para petani agar mampu menembus pasar ekspor secara mandiri.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disindag) Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, pelaku UMKM dan petani penting memiliki kemampuan ekspor secara mandiri, agar mereka dapat menikmati keuntungan yang lebih besar.
Oleh karenanya, diperlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas UMKM dan petani. Menurutnya, pelatihan tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan seluruh stakeholder.
Iendra mengatakan, dalam upaya memberikan wawasan ekspor mandiri kepada pelaku UMKM dan petani, pihaknya menggulirkan program Kolaborasi Optimalisasi UMKM Ekspor (Kompor).
"Kami ingin mendorong potensi ekspor produk UMKM di Jabar, meningkatkan prosentase ekspor dari UMKM, sehingga kami gulirkan progran Kompor," ujar Iendra dalam peluncuran program Kompor di ajang Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (8/10/2022).
Dalam kegiatan yang juga merupakan rangkaian Road to West Java Festival 2023 itu, Iendra juga mengatakan bahwa ekspor Jabar selama ini didominasi produk pengusaha besar yang mencapai 98 persen, sedangkan 2 persen sisanya diekspor pelaku UMKM.
"Jelas perlu kolaborasi setiap OPD (organisasi perangkat daerah), bukan hanya Disindag saja. Dengan Dinas Pertanian untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk, Dengan dmDinas UMKM untuk pembinaan ekspor, dan dinas-dinas lainnya, termasuk dengan pemerintah pusat dan daerah (kabupaten/kota)," paparnya.
Menurutnya, para pelaku UMKM sangat antusias menyambut program Kompor. Mereka mengaku sangat membutuhkan bantuan, khususnya pelatihan ekspor. Beberapa hal yang perlu diperhatikan UMKM untuk menembus pasar ekspor adalah 1A+4K, yakni administrasi, kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kemasan.
"Akan kita bantu administrasi, kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan kemasan atau 1A + 4K," katanya.
Masih di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkebunan Jabar, Jafar Ismail menambahkan luas wilayah perkebunan Jabar mencapai 470 hektare dimana 89 persen di antaranya milik rakyat, 11 persen perkebunan negara, dan sisanya dikelola swasta. Artinya, kata Jafar, banyak perkebunan dimiliki rakyat, namun produksinya masih perlu ditingkatkan.
"Bulan lalu sudah ada petani kopi yang dapat ekspor langsung, sebelumnya melalui eksportir. Berarti sudah mulai ada kemampuan UMKM untuk ekspor mandiri," terangnya.
Jafar mengakui, petani yang mampu ekspor secara mandiri masih sangat sedikit. Oleh karenanya, petani sangat membutuhkan bantuan pelatihan ekspor mandiri.
"Bukan hanya produk kopi saja, namun teh, vanila, kelapa, dan lainnya. Selain itu, mereka juga memerlukan pelatihan penanganan hama dan kualitas produknya," katanya.
Sementara itu, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan RI, Syailendra mengatakan, selain kontinuitas produksi, UMKM juga sangat membutuhkan kepastian pasar.
Menurutnya, ada dua hal yang dilakukan pemerintah pusat untuk memastikan kepastian pasar produk UMKM secara offline. Pertama, Kemendag RI membina dan melatih bersama pasar pelaku ritel dan pasar modern akan menilai produk UMKM. Jika layak, kata dia, maka bisa masuk dijual di toko ritel modern.
Adapun langkah kedua, yakni mencari offtaker, salah satunya lewat kerja sama dengan jaringan perhotelan internasional.
"Untuk Jabar saya sudah tandatangan kerja sama dengan jaringan hotel internasional. Misalnya menyediakan sandal hotel, tea bag, kebutuhan daging ayam, telur, sayuran, dan lainnya langsung ke petani atau UMKM," jelasnya.
Kemendag juga membantu para pekaku UMKM untuk membuka pasar online serta memberikan pelatihan penjualan secara online bekerja sama dengan marketplace toko online.
"Jabar memiliki potensi luar biasa. Kami sedang merencanakan agar bisa menyuplai kebutuhan haji dan umrah, khususnya untuk makanan dan minuman. Itu sekitar Rp26 triliun. Jemaah haji kita yang terbanyak, tapi (untuk) makan dan minum ambil dari Vietnam, baju umrah dan haji dari Tiongkok. Ini potensi besar UMKM bisa masuk ke haji dan umrah," katanya.
Meski begitu, pihaknya juga menekankan agar produk UMKM atau petani memiliki standar yang diinginkan pembeli. Khusus petani, juga harus memiliki sertifikat registrasi Good Agricultural Practise (GAP) yang merupakan sertifikasi lahan.
"Lalu sertifikat lain seperti dari kesehatan dan sanitari. Semua itu perlu bantuan dan kolaborasi dari berbagai dinas terkait," tandasnya.
Caption: Peluncuran program Kompor bagi pelaku UMKM dan petani. Melalui program tersebut, pelaku UMKM dan petani didorong menembus pasar ekspor secara mandiri. (RRD)