Pengembang Minta Pemerintah Berikan Insentif Setara Rumah Subsidi Imbas Kenaikan BI Rate
Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate dari 5,5 persen ke level 5,75 persen memicu kekhawatiran besar di kalangan pengusaha properti.
IDXChannel - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate dari 5,5 persen ke level 5,75 persen memicu kekhawatiran besar di kalangan pengusaha properti, khususnya pengembang rumah komersial.
Mereka sangat berharap pemerintah bersedia turun tangan memberikan pelonggaran guna mengompensasi guncangan pasar ini, sebagaimana perlindungan ketat yang diberikan pada pembiayaan rumah subsidi.
"Jadi saya berharap kepada pemerintah sebagai Ketua Umum Apernas Jaya, tolonglah berikan semacam relaksasi atau apa ya terhadap ikatan pengembang. Entah ini diperpanjang tenor. Seperti kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk rumah-rumah subsidi," ujar Ketua Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas Jaya) Andre Bangsawan kepada IDX Channel, Minggu (21/6/2026).
Menurut Andre, kehadiran negara dalam memproteksi industri properti sangat krusial di tengah gejolak makroekonomi saat ini. Dia mencontohkan bagaimana kebijakan moneter ketat langsung mengerek beban riil konsumen secara masif.
Untuk pengajuan KPR komersial senilai Rp1 miliar dengan jangka waktu cicilan 15 tahun, asumsi bunga rendah 4 persen sebelumnya menghasilkan cicilan bulanan sekitar Rp7,4 juta. Kini, besaran tersebut merangkak naik hingga melampaui Rp8 juta per bulan, menyisakan selisih jutaan rupiah per bulan yang secara instan memberatkan calon pembeli.
Pengetatan moneter ini langsung memukul daya beli kelompok kelas menengah yang hendak mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Akibatnya, arus permintaan unit hunian melambat secara drastis karena calon pembeli kini mulai bersikap ekstra hati-hati dalam mengalkulasi cicilan bulanan mereka.
"Kenaikan BI Rate ini menurut pendapat saya, itu rumah yang harga Rp300 juta sampai Rp1 miliar itu yang berasa kena. Iya, memang dampaknya itu di demand akibat kenaikan BI Rate ini, ya, dan di margin untung juga pasti kami terpengaruh. Otomatis calon pembeli juga kan ngerem," kata Andre.
Andre memaparkan, segmen rumah komersil seharga Rp300 juta hingga Rp1 miliar yang menyasar kelas menengah merupakan wilayah yang paling sensitif terhadap fluktuasi cicilan ini. Sebaliknya, segmen rumah mewah di atas Rp2 miliar cenderung stabil karena perbedaan kelas ekonomi pembelinya yang lebih tangguh.
Lesunya pasar komersil di daerah luar Pulau Jawa, seperti di Kota Manado, memaksa pengembang melakukan manuver defensif. Rencana ekspansi komersil Andre di Manado yang mencakup tahap pertama seluas 5 hektare dan tahap kedua seluas 32 hektare terpaksa direm, di mana dia menyiasatinya dengan mengalihkan sekitar 1 hektare dari total lahan 5,6 hektare untuk membangun rumah subsidi terlebih dahulu demi menjaga arus kas.
Sempitnya margin keuntungan dan dropnya permintaan ini juga diperparah oleh tekanan ganda dari sisi pasokan. Bersamaan dengan melonjaknya suku bunga acuan, pengembang juga dihadapkan pada merangkaknya harga berbagai bahan baku material bangunan dasar.
Kenaikan biaya produksi ini dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan melonjaknya nilai dolar AS menjadi situasi makroekonomi yang sebenarnya telah diantisipasi Andre sejak awal, namun kini benar-benar memukul sektor riil secara nyata.
Selain terpukul oleh penurunan minat beli, para pengembang perumahan juga didera tekanan ganda berupa melambungnya harga berbagai bahan baku material bangunan dasar. Menghadapi situasi seperti ini, manajemen asosiasi meminta seluruh anggotanya agar tidak terburu-buru mengambil risiko finansial yang tinggi.
"Sebagai Ketua Umum Apernas Jaya, aku sampaikan ke teman-teman, hati-hati, kalau boleh jangan dulu berani membeli tanah, ya kan? Kita lihat dulu, kecuali kalau dengan cara pengikatan, DP bolehlah, tapi kalau untuk membayar tanah, jangan dulu," ujar Andre.
(Dhera Arizona)