Pengembangan Transportasi Perkotaan Diminta Jadi Fokus Presiden Baru
Hal ini melihat kondisi struktur sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduk urban dan kelas menengah.
IDXChannel - Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mengatakan pengembangan jaringan transportasi perkotaan masih harus menjadi isu penting untuk pemerintahan berikutnya.
Hal ini melihat kondisi struktur sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduk urban dan kelas menengah. Sehingga, diperlukan lebih banyak transportasi umum massal untuk mengakomodir mobilitas masyarakat.
"Tantangan selanjutnya adalah struktur sosial, 60% penduduk di urban, jadi MTI meminta Bappenas mempertahankan chapter khusus terkait transportasi perkotaan ditambah dengan logistik," ujar Tory dalam diskusi publik Satu Dekade Pembangunan Infrastruktur Transportasi Indonesia oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Institut Studi Transportasi (INSTRAN) di Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Di samping itu, Tory menilai penyediaan moda transportasi angkutan perkotaan juga menjadi solusi untuk mencapai cita-cita penurunan emisi. Sebab menurutnya, upaya penurunan emisi dinilai masih cukup berat jika menyasar ke sektor industri dan energi.
"Waktu MTI membantu ESDM untuk net zero emission, pembicaraan untuk menurunkan emisi menjadi net zero emission itu yang kebagian menurunkan paling besar sektor transportasi, karena industri belum tentu bisa, energi juga tidak gampang jadi yang digeber transportasi," sambungnya.
Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai keterbatasan fiskal menjadi tantangan dalam menghadirkan kelengkapan jaringan transportasi perkotaan.
Sehingga menurutnya, subsidi di sektor energi yang tiap tahunnya tembus Rp113 triliun mestinya bisa sedikit digeser ke sektor transportasi, utamanya dalam pemenuhan jaringan transportasi perkotaan.
Dikatakan Djoko, saat ini subsidi yang diberikan pemerintah ke sektor transportasi hanya berada di angka Rp12,29 triliun pada 2024, itupun terbagi di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.
"Jadi bagaimana setiap kawasan perumahan itu disediakan angkutan umum, setelah itu baru harga BBM itu dinaikkan saja, digantikan. Selama itu tidak ada tetap saja pilihannya sepeda motor," pungkas Djoko.
(NIA)