ECONOMICS

Pengusaha Mamin Nantikan Undangan Kemenkeu Bahas Rencana Cukai Minuman Berpemanis

Heri Purnomo 16/02/2023 17:20 WIB

GAPMMI mengaku sampai saat ini belum mendapatkan undangan dari Kemenkeu untuk membahas rencana penerapan cukai minuman berpemanis.

Pengusaha Mamin Nantikan Undangan Kemenkeu Bahas Rencana Cukai Minuman Berpemanis. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengaku sampai saat ini belum mendapatkan undangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas rencana lebih lanjut terkait dengan penerapan cukai minuman berpemanis.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, padahal seharusnya pengusaha minuman diikutsertakan dalam rencana penerapan cukai minuman berpemanis. Hal tersebut lantaran penerapan tersebut nantinya akan berdampak terhadap industri makanan dan minuman (mamin) di Indonesia. 

"Sampai sekarang belum ada lagi undangan resmi. Sehingga kami masih menunggu Kementerian Keuangan untuk membahas ini (penerapan cukai minuman berpemanis)," katanya usai acara kerja sama antara GAPMMI dan Schneider Electric dalam pengembangan SDM Digital Industri Mamin di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Adhi menjelaskan, sejak awal munculnya wacana penerapan cukai pada minuman berpemanis, pihaknya hanya sekali diundang Kemenkeu untuk menjelaskan apa saja pemikiran dan dampak dari penerapan tersebut kepada industri mamin.

"Kami tahun lalu diberikan beberapa pertanyaan oleh Kementerian Keuangan terkait apa saja yang menjadi pemikiran industri makanan dan minuman dan dampaknya apa segala macem dan kami sudah jawab," katanya. 

Meski demikian, Adhi menilai penerapan cukai terhadap minuman berpemanis merupakan langkah yang tidak tepat jika dikaitkan dengan penyebab banyaknya masyarakat yang mengalami penyakit diabetes. 

Menurutnya, pemerintah mengedukasi para konsumen untuk mengetahui apa saja yang baik untuk dikonsumsi oleh para konsumen dibandingkan dengan menerapkan cukai kepada minuman berpemanis. 

"Pemberian cukai itu tidak tepat. Solusinya adalah bagaimana pemerintah harus mengedukasi konsumen untuk menyadari masing-masing porsi diri sendiri, supaya mereka bisa mengontrol diri sendiri terkait apa yang baik untuk dikonsumsi. Itu intinya," katanya. 

(YNA)

SHARE