Penyebab Birmingham Bangkrut, Mismanajemen hingga Ekonomi Sulit
Kota terbesar kedua di Inggris, Birmingham, secara efektif menyatakan dirinya bangkrut pada Selasa (5/9/2023).
IDXChannel - Kota terbesar kedua di Inggris, Birmingham, secara efektif menyatakan dirinya bangkrut pada Selasa (5/9/2023).
Kota itu mengalami defisit usai dituntut untuk membayarkan klaim upah setara (equal pay) senilai £760 juta atau sekitar Rp14,6 triliun (asumsi kurs Rp19.157 per poundsterling).
Dewan Kota Birmingham, yang menyediakan layanan bagi lebih dari satu juta orang, mengajukan untuk menghentikan semua pengeluaran anggaran kecuali untuk layanan penting yang tertuang dalam peraturan Section 114.
Kota Birmingham juga diperkirakan akan mengalami defisit anggaran hingga £87 juta (setara USD109 juta) untuk tahun keuangan 2023-2024.
Mengutip The Guardian, dalam sebuah pernyataan, pemimpin dan wakil ketua dewan dari Partai Buruh, yaitu John Cotton dan Sharon Thompson, mengatakan pemerintahannya tengah mengalami tantangan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Seperti pemerintah daerah di seluruh negeri, jelas bahwa dewan kota Birmingham menghadapi tantangan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meningkatnya permintaan layanan kesehatan dan penurunan drastis pendapatan serta bisnis, hingga dampak inflasi yang merajalela, jelas menunjukkan bahwa pemerintah daerah sedang menghadapi badai besar,” kata pernyataan tersebut.
Diketahui Inggris memang masih berjuang dalam menurunkan inflasi dan ekonomi yang tertekan. Inflasi harga konsumen di Inggris tercatat turun menjadi 6,8 persen pada Juli 2023 dari sebelumnya 7,9 persen pada Juni.
Meski turun, namun inflasi inti, yang tidak termasuk barang-barang yang bergejolak seperti energi dan makanan, masih berada pada 6,9 persen alias tidak berubah dari angka Juni. Inflasi juga masih di atas target Bank of England sebesar 2,0 persen, sehingga mendorong bank sentral melakukan pengetatan suku bunga lebih lanjut.
Sementara Downing Street melalui juru bicara resmi perdana menteri mengatakan pemerintah pusat telah turun tangan untuk memberikan dukungan anggaran tambahan sebesar £5,1 miliar kepada dewan untuk tahun anggaran 2023-2024. Ini juga merupakan peningkatan anggaran lebih dari 9 persen untuk dewan kota Birmingham.
Penyebab Kota di Inggris Bangkrut
Penyebab kebangrutan Birmingham berakar dari anggaran sistem TI baru sejumlah £100 juta pada 2022. Serta upaya kota ini menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Persemakmuran 2022 yang menelan biaya £184 juta sebagai pemicu dilema finansial saat ini.
Birmingham juga memiliki utang sebesar £760 juta yang menjadi tanggung jawab dewan per Juli 2023, berbarengan dengan disahkannya rancangan undang-undang tentang kesetaraan gaji yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Inggris sejak tahun 2012.
Perdana Menteri Rishi Sunak juga sempat menegaskan bahwa bantuan untuk kota tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat.
“Bukanlah tugas pemerintah untuk memberikan dana talangan kepada dewan kota atas kesalahan pengelolaan keuangannya. Namun, masalah tata kelola dan akuntansi di Birmingham mencerminkan masalah yang dialami oleh semua otoritas Inggris yang telah menyatakan diri mereka bangkrut dalam lima tahun terakhir,” kata Sunak dikutip The Conversation, (6/9).
Dalam kasus ini, penelitian The Conversation menunjukkan betapa rapuhnya sistem pendanaan pemerintah daerah di Inggris.
Dewan kota di Inggris memiliki wewenang terbatas dalam meningkatkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran daerah.
Pemerintah daerah di Inggris telah lama mengandalkan cadangan devisa mereka, menjual aset properti, hibah pemerintah pusat, investasi berisiko tinggi, dan proyek pinjaman murah.
Selain itu, perekonomian Inggris masih berjuang dan hanya tumbuh sebesar 0,5 persen pada Juni 2023. Sebelumnya, perekonomian Inggris menyusut sebesar 0,1 persen pada Mei 2023.
Sejak penurunan PDB yang sangat besar sebesar 20,9 persen pada bulan April 2020, perekonomian Inggris secara efektif berada dalam kondisi datar dan menghadapi pertumbuhan rendah dan kontraksi sejak Januari 2022. (Lihat grafik di bawah ini.)
Kebangkrutan pemerintah daerah yang terjadi di Inggris bukan cuma terjadi pada Birmingham.
Pada 2021, situasi yang sama pernah dihadapi kota Slough, di Berkshire. Pada tahun tersebut, dewan kota juga mengeluarkan pemberitahuan pasal 114, yang secara efektif menyatakan dirinya bangkrut.
Di negeri Raja Charles III ini, sejak 2018, beberapa otoritas lokal juga pernah mengalami kesulitan finansial. Di antaranya mulai dari dewan daerah Northumberland hingga Croydon, Nottingham, dan Northamptonshire.
Selain di Inggris, pada 2007, di Jepang kota yang dikenal dengan nama Yubari juga mengalami kebangkrutan dan penolakan pemerintah pusat untuk memberikan dana talangan. Kota Yubari pailit pada 2007 juga karena runtuhnya industri batu bara lokal.
Dampak kebangkrutan Yubari, pelayanan kota sangat terganggu dan taman hiburan serta museum kota bahkan kemudian dijual.
Sekitar setengah dari pejabat pemerintah Yūbari mengundurkan diri pada Maret 2007 sebagai bagian dari upaya untuk merampingkan situasi fiskal daerah.
Pasca kebangkrutan ini, dewan kota Yubari menjalani proses multi-rehabilitasi yang rumit, yang melibatkan peningkatan pajak dan pengurangan staf dan layanan. (ADF)