Perbaikan Jalan di Daerah Ditargetkan Dimulai Juli 2023, Anggarannya Rp14,6 Triliun
KemenPUPR: Perbaikan jalan di daerah bakal mulai dilakukan pada Juli 2023. Anggaran yang disiapkan untuk perbaikan tahap pertama itu sebesar Rp14,6 triliun.
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan perbaikan jalan di daerah bakal mulai dilakukan pada Juli 2023. Anggaran yang disiapkan untuk perbaikan tahap pertama itu sebesar Rp14,6 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk menangani perbaikan jalan di 32 provinsi pada 573 ruas jalan dengan total panjang 2.873 km. Selain itu juga digunakan untuk penanganan jembatan sepanjang 2.363 meter.
"Ini yang baru kami usulkan tanggal 5 Juni kemarin. Sekarang sudah di Kementerian Keuangan, saya mohon agar ini bisa selesai dokumen anggarannya bulan ini juga, dua minggu ini, supaya kami bisa melakukan pengadaannya baik melalui lelang maupun e-katalog, sehingga target bulan juli kita mulai," ujar Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Dia menerangkan, perbaikan jalan daerah itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada Maret 2023. Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.
"Tahun 2022 dialokasikan Rp32,7 triliun, tapi kita kan tidak bisa mengusulkan langsung sebesar Rp32,7 triliun, tetapi dengan Bappenas kita sudah membuat prioritas, pertama yang sudah saya usulkan ke Kementerian Keuangan itu Rp14,6 triliun," sambungnya.
Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, saat ini kondisi kemantapan jalan nasional sekitar 92%, jalan provinsi 72%, sedangkan kondisi kemantapan jalan kabupaten hanya 60%. Kondisi ini diperparah ketika terjadinya pandemi Covid-19, yang membuat anggaran di daerah dialokasikan untuk penanganan pandemi.
"Sambil yang kita usulkan ini, kita juga bekerja lagi untuk membuat prioritas-prioritas lainnya, termasuk yang dikunjungi Persiden," kata dia.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyampaikan, perbaikan jalan daerah sebetulnya menjadi domain dari Pemerintah Daerah. Namun, dikarenakan Pemda banyak yang masih mengalami masalah pendanaan, maka APBN diturunkan untuk membantu perbaikan jalan tersebut.
"Kalau Inpres itu sifatnya kan perintah presiden, instruksi presiden, kalau yang dicek sama presiden di lapangan itu kan ada Jambi, Lampung, Sumut, Jabar juga," pungkasnya.
(YNA)