Percepatan Pembangunan Proyek Prioritas di Jawa Barat, Ini yang Disiapkan Pemerintah
Menko Airlangga menyampaikan hasil evaluasi terhadap 170 Proyek/Program yang termasuk dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp 370 T.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi bersama para menteri dan pimpinan lembaga, dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Barat, Rabu (11/5/2022) kemarin.
Rakor tersebut telah membahas percepatan pelaksanaan Perpres Nomor 87 Tahun 2021, terkait Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
“Rapat ini ditujukan untuk mendorong penyelesaian proyek-proyek yang dianggap prioritas dan memiliki dampak signifikan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya terhadap proyek yang telah konstruksi dan tahap penyiapan agar mendapat dukungan pengalokasian anggaran dan dukungan oleh Kementerian/Lembaga sehingga dapat diselesaikan pada tahun 2024,” Kata Menko Airlangga dalam keterangan resmi, Kamis (12/5).
Airlangga menyampaikan hasil evaluasi terhadap 170 Proyek/Program yang termasuk dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp 370,93 Triliun.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres tersebut harus dapat diselesaikan konstruksinya paling lambat pada tahun 2024 atau telah memenuhi financial closing untuk proyek dengan skema KPBU. Selain itu, perlu ada kepastian bahwa ketersediaan lahan dan proses perizinan akan dapat diselesaikan sebelum tahun 2024," paparnya.
Untuk percepatan pelaksanaan Perpres Nomor 87 Tahun 2021 ini, yang diharapkan akan mampu mendongkrak perekonomian dan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 2 - 4%. Untuk mendukung hal tersebut, Menko Perekonomian menyampaikan beberapa arahan strategis terhadap proyek-proyek prioritas yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan iterhadap perekonomian Indonesia, antara lain:
1) Pembangunan Akses Jalan To Cipali-Patimban untuk memudahkan akses logistik Pelabuhan Patimban dan mendukung Kawasan Rebana sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat bagian Utara.
2) Pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap sebagai salah jalan tol terpanjang di Indonesia, yang diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan mengurai kemacetan jalur selatan Jawa serta upaya percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Barat Bagian Selatan. Diarahkan untuk mempercepat penyelesaian konstruksi terutama pada ruas Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya pada tahun 2024.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan ditugaskan untuk melakukan optimalisasi atau penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah.
3) Pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka sebagai salah satu upaya percepatan mencapai Net Zero Emission.
Kementerian Keuanganditugaskan untuk segera memutuskan besaran fasilitas VGF dan Gubernur Jawa Barat diarahkan untuk mempercepat proses transaksi sehingga proyek tersebut dapat selesai pada tahun 2024.
4) Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing untuk memudahkan akses logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, serta diharapkan menurunkan Biaya logistik Nasional.
Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bekasi diarahkan untuk menyelesaikan kajian pelebaran jalan akses menuju Toll gate.
Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mendukung proses integrasi pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dengan New Priok Eastern Access (NPEA) dan Tol Becakayu.
(NDA)