Perintah Jokowi ke Kementerian dan Lembaga: Stop Bikin Aplikasi di 2024
Presiden Jokowi meminta semua kementerian dan lembaga (K/L) untuk tidak lagi membuat aplikasi atau platform baru mulai tahun ini.
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua kementerian dan lembaga (K/L) untuk tidak lagi membuat aplikasi atau platform baru mulai tahun ini.
Hal itu karena setiap kementerian dan lembaga bisa membuat aplikasi dengan jumlah mencapai ribuan aplikasi dan bisa menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah.
Demikian disampaikan Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia pada hari ini (27/5) di Istana Negara.
"Oleh sebab itu, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini, berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru. Stop, karena tadi 27 ribu aplikasi yang ada," kata Jokowi dalam sambutannya.
"Tahun ini saja, kemarin kita cek waktu membikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian, ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan," tegasnya.
Menurut Jokowi, banyaknya aplikasi yang dibuat oleh kementerian dan lembaga dikarenakan setiap adanya pergantian menteri ataupun dirjen selalu muncul aplikasi baru.
"Mungkin dulu setiap ganti Menteri, ganti aplikasi, ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur, ganti aplikasi, ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ungkapnya.
Jokowi menekankan, kehadiran birokrasi seharusnya untuk melayani dan tidak mempersulit ataupun memperlambat pelayanan untuk masyarakat.
"Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," ucap Jokowi.
Sehingga, kata Jokowi, seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, hingga kemudahan urusan masyarakat.
"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten kota ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi. 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri. Yang kerjanya juga sendiri-sendiri," terangnya.
"Enggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," keluh Jokowi.
Maka dari itu, diakui Jokowi, perlunya memperkuat digital public infrastructure untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia dan meningkatkan daya saing.
"Kita juga harus memperkuat govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha ada perpajakan dan lain-lainnya," ujarnya.
"Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi tidak apa-apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap, yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialissikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap," imbuh Jokowi.
(FAY)