Persepsi Negatif Terdongkrak Akibat Ada Pejabat Tersandung Korupsi, DPR: Wajar

Naiknya angka kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara dan kepala daerah membuat persepsi publik atas pidana rasuah ikut naik.

IDXChannel - Naiknya angka kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara dan kepala daerah membuat persepsi publik atas pidana rasuah ikut naik. Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, memandang hal itu merupakan penilaian yang sangat wajar.

"Wajar kalau ada persepsi seperti itu," kata Arsul saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (9/8/2021).

Ini tak lepas dari fakta publik yang dihadapkan sejumlah kasus besar yang menyeret menteri hingga kepala daerah. Sebab, kata dia, secara faktual publik dipertontonkan dengan adanya kasus bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang  menyeret menteri sosial sebelumnya.

Belum lagi, ada kasus suap izin ekspor benur yang juga menyeret menteri KKP sebelumnya. Keduanya, kata Arsul, terjadi ketika sudah masa pendemi.

"Belum waktu itu ada juga isu korupsi dalam soal pelaksanaan kebijakan kartu prakerja meski keburu bisa dicegah dengan kajian KPK," ujarnya.

Ditambah juga, publik masih terus dihadapkan pada kasus korupsi terkait anggaran penanganan Covid-19 yang melibatkan sejumlah kepala daerah. Tak hanya itu, ada juga kasus-kasus korupsi anggaran pembangunan lainnya yang ditangani penegak hukum sejak pandemi covid-19.

"Maka tentu fakta-fakta ini membentuk persepsi masyarakat bahwa praktik korupsi di masa pandemi Covid ini tidak berkurang," pungkasnya.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan mayoritas publik merasa tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Hal ini ditemukan dalam survei nasional teranyar LSI yang bertajuk “Persepsi Publik tentang Pengelolaan dan Potensi Korupsi Sumber Daya Alam”.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menanyakan kepada responden, dalam dua tahun terakhir, bagaimana menurut ibu/bapak mengenai tingkat korupsi di Indonesia saat ini, apakah meningkat, menurun, atau tidak mengalami perubahan. Hasilnya, 60% publik merasa ada peningkatan korupsi, 11% menyatakan menurun, 27% merasa sama saja dan sisanya tidak menjawab.

“Mayoritas publik nasional (60%) menilai bahwa tingkat korupsi di Indonesia dalam dua tahun terakhir meningkat,” kata Djayadi dalam pemaparan survei secara daring, Minggu (8/8/2021). (TYO)