Pertanyakan Efektivitas Ganjil Genap di Kawasan Wisata, DPR: Jangan Sampai Setengah Hati!
Menurut DPR RI kebijakan ganjil genap di kawasan wisata harus dievaluasi berkala agar bisa diketahui besaran manfaatnya dalam menahan laju Covid-19.
IDXChannel - Pemerintah melakukan uji coba kebijakan ganjil genap (gage) di kawasan wisata guna menekan angka penyebaran Covid-19 di masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mempertanyakan efektivitas pemberlakukan kebijakan tersebut. Menurut dia kebijakan tersebut harus dievaluasi berkala agar bisa diketahui besaran manfaatnya dalam menahan laju Covid-19.
Dikatakan oleh Netty, medium penyebaran virus ini adalah mobilitas manusia. Seharusnya pemerintah menggunakan evidence based policy dan pendekatan yang saintis dalam penanganan pandemi ini.
"Kebijakan ganjil genap utamanya di tempat wisata sebenarnya bukan kebijakan baru. Apakah selama pemberlakuan kebijakan ganjil genap pemerintah pusat dan daerah sudah mengevaluasi efektivitasnya?," ujar Netty saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (20/9/2021).
Legislator PKS itu menjelaskan, pembatasan seharusnya berlaku untuk semua tempat dan sektor yang berpotensi membuat kerumunan orang. Jangan sampai kebijakan yang dibuat ‘setengah hati’ dan hanya menggugurkan kewajiban saja.
Kemudian terkait potensi penyebaran varian baru Covid-19 seperti Mu, Lambda, dan sebagainya, semestinya pemerintah menutup akses atau memperketat pengawasan serta skrining WNA dan WNI yang terindikasi berpergian ke negara tempat varian baru ini ditemukan.
"Jangan sampai imported case ‘varian delta’ terulang kembali karena kelengahan dan keterlambatan kita dalam memitigasi," jelasnya.
Di sisi lain, Netty melihat capaian vaksinasi di Indonesia masih jauh dari target. Sebelum melonggarkan kebijakan, ia mengingatkan agar meningkatkan dulu partisipasi vaksinasi masyarakat. Libatkan semua kelompok untuk mempercepat pencapaian herd immunity.
"Pastikan prinsip kesetaraan bagi masyarakat mendapatkan akses vaksin dilaksanakan. Perbaiki permasalahan teknis seperti NIK ganda, aplikasi yang sulit diakses, data masyarakat bocor, vaksin kosong, jangan terulang kembali. Jika masalah teknis dan infodemik seputar vaksinasi tidak segera diselesaikan, animo dan kepercayaan masyarakat menurun terhadap vaksin dan penanganan pandemi," tandasnya.
"Terakhir, pemerintah dan masyarakat harus terus berkolaborasi dalam melandaikan kurva pandemi. Pemerintah harus terus meningkatkan kembali 3T yang makin lama makin turun, jangan lengah karena sesungguhnya 3T adalah gold indicator pengendalian pandemi. Lakukan pendekatan kepada masyarakat agar jangan lengah dan lelah untuk menerapkan protokol keswhatan 5M penanganan COVID-19 dimulai dari diri sendiri dan keluarga," tutup Netty. (NDA)
