Pilih Titik Nol IKN, Ini Alasan Jokowi Gelar Ritual Penyatuan Tanah dan Air
Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya memilih titik nol kilometer ibu kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebagai tempat penyatuan tanah dan air.
IDXChannel - Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya memilih titik nol kilometer ibu kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebagai tempat penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh puluhan Gubenur kemarin Senin (14/3).
"Ya itu itung-itungan geospasial yang dilakukan oleh kementerian PU memang titiknya di situ," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).
Jokowi mengungkapkan bahwa untuk titik pembangunan istana negara di IKN telah ditentukan yakni di atas permukaan sekitar 80 meter.
"Untuk istananya disini titik istananya ini tempat yang tertinggi dari permukaan laut kira-kira 80 meter yang paling tinggi di sini sehingga bisa melihat penjuru kanan kiri," kata Jokowi.
Jokowi juga menjelaskan alasan pemilihan Kalimantan Timur sebagai tempat pembangunan IKN karena telah melewati proses yang cukup panjang melalui gagasan-gagasan presiden terdahulu.
"Ya Inikan sebetulnya sudah dari proses yang panjang gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah pernah diputuskan oleh Bung Karno kira-kira tahun 1957 tapi karena pergolakan mundur -mundur akhirnya tidak jadi. Saat presiden Soeharto juga sama ingin memindahkan dari Jakarta ke Jawa Barat tapi juga tidak jadi karena ada peristiwa 98. Jaman presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota karena banyak juga alasan," jelasnya.
Lalu pada tahun 2014, Jokowi memerintahkan kementerian Bappenas untuk mencoba membuka dan memulai kajian pemindahan ibu kota negara.
"Sehingga dari beberapa lokasi banyak lokasi kemudian diciutkan diciutkan akhirnya menjadi 3 kemudian diputuskan di Kalimantan Timur di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara ini karena ini memang titik yang paling tengah kita ambil dari barat timur utara selatan tengahnya disini," ungkapnya.
Alasan pemindahan ibu kota negara juga didasari untuk pemerataan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Sebab, hampir 56 persen populasi berada di pulau Jawa padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau.
Lalu produk domestik bruto (PDB) dalam hal ini perputaran ekonomi juga 58 persen terpusat di pulau Jawa khususnya di Jakarta.
"Oleh sebab itu harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu pulau ini semuanya tidak menuju ke Jawa ke Jawa ke Jawa sehingga beban pulau Jawa beban Jakarta tidak semakin berat jadi dimulai dari sana pemerataan dan keadilan," pungkasnya. (TYO)