PMN Proyek Kereta Cepat Tunggu Audit Kedua BPKP
PMN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunggu audit kedua BPKP.
IDXChannel - Pemerintah dan DPR belum menetapkan nilai Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk program Kereta Cepat Jakarta-bandung (KCJB) belum ditetapkan. Padahal dana tersebut dibutuhkan untuk menambal pembengkakan biaya (cost overrun) proyek sebesar USD1,176 miliar.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut, PMN untuk KCJB akan ditetapkan usai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyodorkan hasil audit keduanya perihal cost overrun proyek strategi nasional (PSN) itu.
Usai audit kedua BPKP, Komite KCJB, DPR, dan pemerintah akan melakukan pembahasan untuk menetapkan besaran dana yang dibutuhkan.
"Kan udah keluar nih dari BPKP (audit pertama cost overrun), (audit kedua belum?) Makanya ditunggu, setelah itu keluar baru ada keputusan, Komite KCJB akan memutuskan berapa yang sebenarnya dibutuhkan," ungkap Arya saat acara Ngopi BUMN, Kamis (29/9/2022).
Kereta Cepat Jakarta-bandung diperkirakan memerlukan PMN sebesar Rp3,2 triliun. Dana tersebut untuk menutupi pembengkakan biaya senilai USD1,176 miliar.
Hal tersebut dikonfirmasi langsung Wakil Menteri BUMN II, kartiko wirjoatmodjo atau Tiko. Menurutnya, kebutuhan proyek KCJB yang bersumber dari PMN sebesar Rp 3,2 triliun.
"Kebutuhan PMN dari pemerintah mungkin sekitar Rp 3,2 triliun kurang lebih," ungkap Tiko saat ditemui di gedung Sarinah, Rabu kemarin.
Tiko mencatat, anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung akan ditambal dari pinjaman (loan) atau utang di perbankan dan PMN. Untuk pinjaman dialokasikan untuk menambal 75% dari total pembengkakan anggaran proyek strategi nasional tersebut.
Sementara, 25% dari total cost overrun ditutupi oleh konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya melalui PMN yang nantinya diberikan kepada PT KAI (Persero).
"Jadi cost overrun kan kita sedang audit BPKP kan, kita minggu depan ada rapat komite, ya kita biayai lah ada dari PMN yang melalui Perpres, sama dari pinjaman juga, kita sedang skemakan," tuturnya.
Tiko menjelaskan porsi ekuitas sebesar 25% sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua perusahaan negara itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.
"Jadi porsi ekuitas 25% itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAU, karena covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tandasnya.
(FAY)