Polemik Impor KRL Bekas, Pemerintah Dinilai Acuhkan Kualitas Layanan Transportasi Publik
Sistem perencanaan pemerintah terkait pengelolaan dan pengembangan perkeretaapian dan transportasi publik dinilai belum optimal.
IDXChannel - Sistem perencanaan pemerintah terkait pengelolaan dan pengembangan perkeretaapian dan transportasi publik dinilai belum optimal. Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menanggapi polemik impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.
Mulyanto melihat pemerintah seperti tidak akurat dalam mengkaji dan memperkirakan jumlah kebutuhan rangkaian kereta api nasional. Hal tersebut berdampak kebijakan pemerintah selalu mengandalkan impor untuk pengadaan kereta.
Padahal, kata Mulyanto, di dalam negeri ada industri pembuatan kereta api yang perlu didukung dan dikembangkan juga.
"Harusnya ada perencanaan yang matang berupa roadmap kebutuhan kapasitas KRL dan kemampuan pengadaannya secara domestik. Sehingga match antara kebutuhan PT KCI dengan kemampuan produksi PT INKA," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Jakarta, Senin (6/3/2023).
Ia berharap pemerintah tidak selalu berpikir instan kebijakan impor sebagai sebuah solusi. "Sayang kalau devisa kita terkuras terus dan kapabilitas industri dalam negeri tidak dioptimalkan," ucap Mulyanto.
Dirinya juga menegaskan, dari wacana impor KRL ini terlihat betapa perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi publik masih minim.
Selama ini tugas peningkatan layanan transportasi publik dibebankan kepada pemerintah daerah dan swasta. Akibatnya, kondisi transportasi publik di beberapa daerah tidak standar dan sangat memprihatinkan.
"Perhatian pemerintah pada peningkatanan kualitas layanan transportasi publik masih lemah. Ini bisa kita lihat dari postur APBN kita yang lebih banyak digunakan untuk mensubsidi pemilik kendaraan pribadi daripada untuk memperbaiki jumlah dan kualitas layanan transportasi publik," tuturnya.
Mulyanto menyebutkan, keberpihakan pemerintah terhadap transportasi publik yang layak, aman dan nyaman perlu didukung dengan aksi nyata mendukung industri produsen transportasi umum seperti PT INKA.
"Coba bandingkan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur KRL dengan subsidi mobil listrik atau kereta cepat Jakarta-Bandung. Harusnya kan pemerintah lebih memperhatikan kualitas layanan transportasi publik, ketimbang subsidi untuk pembelian mobil listrik pribadi bagi orang yang mampu," pungkas Mulyanto.
(YNA)