Produk Keramik Wajib SNI, Begini Kata Pengusaha
Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) buka suara terkait kebijakan SNI wajib terhadap produk keramik yang beredar di pasar.
IDXChannel - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) buka suara terkait kebijakan SNI wajib terhadap produk keramik yang beredar di pasar.
Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menilai SNI wajib yang diterapkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri keramik Indonesia dari gempuran produk impor.
"Dengan kehadiran ada SNI wajib ini yang tidak hanya untuk produk lokal, tapi juga terhadap produk impor. Sehingga ini akan memberikan sebuah kesetaraan kualitas," kata Edy di Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 26/2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk ubin keramik secara wajib.
Edy mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir pasar keramik dalam negeri dibanjiri produk impor yang harga murah. Dengan begitu, hadirnya SNI wajib ini dapat membuat produk lokal lebih berdaya saing.
Di samping itu, kata dia, aturan ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen dengan kualitas keramik dalam negeri.
"Ini untuk menjaga dan meningkatkan daya saing industri keramik Indonesia, dan terhadap gempuran impor ada Permenperin 36/2024. Jadi, kami yakin ini bisa meningkatkan daya saing industri keramik dalam negeri," ujarnya.
Edy berharap, pemerintah dapat terus menerbitkan kebijakan yang pro industri untuk melindungi dari gempuran impor. Sehingga, utilisasi pabrik ubin keramik dapat meningkat.
Apalagi, utilisasi industri keramik di Indonesia sekarang berada di angka 60-65 persen. Untuk meningkatkan kondisi saat ini, dengan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), industri bisa mendapatkan gas murah. Kemudian, penerbitan regulasi soal Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) guna melindungi dari gempuran produk impor.
"Kalau ini dikeluarkan dalam waktu segera, kami yakin bahwa industri keramik akan bisa segera pulih kembali. Kami sudah memiliki planning ini bisa meningkat ke 80 persen kembali di 2025 dan pada 2026 kita bisa naik kembali ke 90 persen," kata Edy.
(Dhera Arizona)