ECONOMICS

Produktivitas Rendah, Petani Sawit Swadaya Perlu Pendampingan Pemerintah 

Desi Angriani 04/12/2023 20:19 WIB

Peningkatan lahan sawit malah berbanding terbalik dengan jumlah petani yang mampu mengelola perkebunan sehingga dibutuhkan perhatian khusus.

Produktivitas Rendah, Petani Sawit Swadaya Perlu Pendampingan Pemerintah (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Industri kelapa sawit menyerap 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menjadi andil besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. 

Namun, produktivitas petani sawit swadaya sangat rendah sehingga dibutuhkan pendampingan oleh pemerintah.

“Kalau di bawah Aspekir jalur sendiri alhamdulillah karena sudah didampingi oleh Perusahaan, yang masalah adalah jalur swadaya. Karena di situ produktivitasnya sangat rendah. Misalnya ilmu cara tanam itu tidak ada, akhirnya SDM pelu perhatian pemerintah supaya petani kelapa sawit ini SDM-nya bisa bertambah dan akan bertujuan mencapainya produksi yang meningkat,” jelas Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekir) Setiyono dalam keterangan resmi, Senin (4/12/2023)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas perkebunan kelapa sawit lndonesia mencapai 14,99 juta hektare (ha) pada 2022. Jumlah ini meningkat 2,49% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya seluas 14,62 juta ha.

Menurutnya, peningkatan lahan sawit malah berbanding terbalik dengan jumlah petani sehingga dibutuhkan perhatian khusus.

“Karena orangtua petani kelapa sawit ini anak-anaknya justru sudah sekolah tinggi-tinggi, enggak ada lagi yang balik ke kelapa sawit. Inilah yang menjadi sebuah tantangan perkebunan kelapa sawit ini memang perlu kita rumuskan bersama-sama pemerintah juga. Dan kita juga harus mencari solusi supaya anak-anak muda ini bisa tertarik Kembali, mau Kembali ke kelapa sawit,” tambah dia.

Ia pun berharap pemerintah membentuk kementerian khusus perkebunan agar industri sawit nasional tidak tergerus akibat kekurangan sumber daya manusia.

“Jadi sekali lagi kepada pemerintah kalau bisa perkebunan ini bila perlu dibentuk kementerian tersendiri, supaya perkebunan bisa dikawal dengan ketat dan kami usul ada kementerian sendiri untuk perkebunan,” tandas dia.

(DES)

SHARE