Prospek Ekonomi RI 2025, Peluang Tumbuh di Tengah Stagnasi Global

Perekonomian global terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan meskipun masih menghadapi tantangan yang signifikan.

IDXChannel - Perekonomian global terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan meskipun masih menghadapi tantangan yang signifikan.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia stagnan di kisaran 3,2 persen pada 2025. 

Stagnasi global menjadi salah satu tantangan yang berpotensi menyebabkan ketimpangan pertumbuhan antarkawasan, di mana negara maju cenderung melambat, sementara negara berkembang menghadapi tantangan dari arus modal keluar dan penurunan permintaan ekspor. 

Bagaimana peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut?

Outlook terbaru dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksi ekonomi RI tumbuh di angka 5,2 persen pada tahun ini. 

Mengutip OECD Economic Surveys, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 masih akan ditopang konsumsi yang kuat. Selain itu, investasi swasta yang diperkirakan naik menjadi sinyal positif. 

Keseimbangan fiskal diperkirakan sesuai target, namun akan berada di bawah tekanan dalam jangka panjang. OECD merekomendasikan agar program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah perlu diluncurkan secara bertahap dan hanya menargetkan masyarakat miskin. 

Tekanan belanja negara juga diperkirakan meningkat untuk proyek transisi hijau dan kenaikan permintaan terhadap layanan publik. 

Meski Indonesia dinilai relatif moderat dari sisi rasio utang, biaya pinjaman yang tetap tinggi dan terbatasnya penerimaan pajak membuat Indonesia menghadapi risiko utang berulang (rollover).

Investasi infrastruktur dinilai tetap perlu menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Sebab, hal ini dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Secara umum, OECD menilai perekonomian Indonesia telah pulih dari pandemi Covid-19 dan inflasi telah menurun secara signifikan. 

Pendapatan per kapita telah lebih dari dua kali lipat selama seperempat abad terakhir dan kemiskinan ekstrem telah menurun. Namun, pertumbuhan ekonomi RI dalam satu dekade terakhir dinilai belum cukup untuk menghasilkan konvergensi ekonomi lebih lanjut dalam PDB per kapita.

Hal ini mencerminkan perlambatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Padahal, Indonesia berpotensi memetik manfaat lebih besar ke dalam rantai nilai global. 

Pengangguran juga dinilai telah berkurang, tetapi pasar tenaga kerja masih rapuh dan tingkat pekerja informal masih tinggi. Angka pengangguran telah turun dari 7,1 persen pada pertengahan 2020 saat puncak pandemi menjadi 4,9 persen pada pertengahan 2024, atau di bawah kisaran sebelum pandemi sebesar 5-5,5 persen. 

OECD menilai Indonesia perlu menurunkan kesenjangan gender dalam tingkat kesempatan kerja, dan tingkat pekerjaan di sektor informal untuk memanfaatkan angkatan kerjanya secara maksimal. 

Penguatan lingkungan usaha akan meningkatkan produktivitas dan membantu tercapainya konvergensi ekonomi. 

Indonesia juga dinilai memiliki ruang untuk mengurangi hambatan investasi asing dan perdagangan luar negeri, serta menegakkan netralitas persaingan usaha dengan lebih baik di 2025.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi hambatan non-tarif dalam perdagangan sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan integrasi perdagangan secara luas.

OECD juga menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia yang ingin memperluas ekstraksi bahan mentah. Meski kebijakan ini dinilai baik dan dapat menarik minat investor, namun membutuhkan kehati-hatian di mana terdapat risiko implementasi, termasuk terlampauinya kapasitas pengolahan serta dampak fiskal lainnya.

Dari sektor digital, mayoritas perekonomian Indonesia relatif minim dalam menggunakan teknologi. Meningkatkan digitalisasi di semua sektor bisnis, termasuk pertanian, akan membantu memacu produktivitas dan pertumbuhan. 

Secara keseluruhan, proyeksi OECD menunjukkan bahwa Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang positif pada 2025 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, termasuk pengelolaan fiskal, perkembangan tenaga kerja, hingga digitalisasi. 

(NIA DEVIYANA)