Puluhan Ribu Buruh Bakal Demo Tuntut Kenaikan UMK dan Tolak PHK
Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2022) untuk menuntut kenaikan upah dan menolak PHK.
IDXChannel - Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Menteri Ketenagakerjaan pada Jumat (4/11/2022). Ada tiga tuntutan yang akan disuarakan buruh dalam aksi tersebut.
Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13%. Kedua, menolak PHK dengan dalih resesi, dan terakhir menolak omnibus law.
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki Partai Buruh dan KSPI, tidak ada PHK terhadap 45 ribu garment dan tekstil sebagaimana yang disebut kalangan pengusaha. Termasuk, tidak benar ada PHK di sektor otomotif.
"Itu bohong, karena 70% perusahaan otomotif adalah anggota FSPMI. Dan kami melihat tidak ada PHK," tegas Said di Jakarta, Rabu(2/11/2022).
"Dengan demikian, kami meminta kepada menteri terkait jangan menakut-nakuti rakyat dan menjadi provokator tahun 2023 ekonomi gelap dan akan ada resesi global yang akan melanda Indonesia," lanjutnya.
Sebagai ILO Governing Body, Said mengatakan bahwa benar tanda-tanda resesi melanda dunia pada akhir tahun ini hingga 2023. Secara teori, resesi akan terjadi manakala ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut tumbuh negatif.
Sejauh ini, Indonesia mampu mencetak pertumbuhan ekonomi yang positif. Sehingga bisa dikatakan belum terjadi resesi.
"Eropa, Amerika, sebagian negara Asia dan Afrika ada yang negatif. Inggris mengalami lonjakan inflasi 10,1 persen. Jerman inflasinya meningkat. Tetapi ekonomi Indonesia justru tumbuh," kata Said.
Ekonomi Indonesia di kuartal dua tumbuh 5,1% dan kuartal tiga tumbuh 5%. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor tiga dunia, setelah India dan Filipina.
"Jangan takut-takuti rakyat. Itu tugasmu," kata Said. Dia mempertanyakan apa motif menteri mengatakan tahun depan Indonesia akan dilanda resesi.
Sebab dampaknya sangat merugikan buruh. Hal itu juga dimanfaatkan oleh ‘pengusaha hitam’ agar upah tidak naik. Bahkan, pengusaha tersebut mungkin melakukan PHK dengan memberi pesangon murah dan menggantinya dengan buruh outsourcing.
Lebih lanjut, dia mengatakan Indonesia merupakan negara terkaya nomor 7 di dunia. Pertumbuhan ekonominya nomor 3 terbaik sedunia.
Ditambah dengan dua kuartal pertumbuhan ekonominya positif. Oleh karena itu, pihaknya meminta tidak ada PHK karena alasan resesi.
Selain itu, menurut dia, buruh juga meminta kenaikan upah 13%. Dasarnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said.
Akibat kenaikan BBM, daya beli buruh turun 30%. Apalagi tiga sektor yang paling banyak dikonsumsi buruh harganya melonjak tinggi, yaitu makanan minuman, transportasi, dan tempat tinggal.
"Apa dasar kenaikan upah 13%? Inflasi Januari -Desember diperkirakan sebesar 6,5%. Ditambah pertumbuhan ekonomi, prediksi Litbang Partai Buruh adalah 4,9%. Jika dijumlah, nilainya 11,4%. Kami tambahkan alfa untuk daya beli sebesar 1,6%. Sehingga kenaikan upah yang kami minta adalah 13%," tegasnya.
"Selain itu, dua tuntutan di atas, kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan Perpu untuk membatalkan omnibus law," kata Said.
Untuk menyuarakan itu, puluhan ribu buruh akan melakukan aksi di Kantor Menteri Ketenagakerjaan pada hari Jumat, 4 November 2022. Selain itu, secara serempak, aksi juga dilakukan di beberapa kota industri seperti Serang di Banten, Bandung di Jabar. Semarang di Jateng, Batam di Kepri, Medan di Sumut, dan di beberapa kota industri lain.
(FRI)