Purbaya Sebut Utang Pemerintah Rp9.138 Triliun Masih Aman, Bandingkan dengan Singapura hingga Jepang
Menurut dia, hal tersebut tidak seharusnya dijadikan sentimen negatif terhadap perekonomian nasional.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa posisi utang pemerintah pusat yang mencapai Rp9.138,05 triliun per akhir Juni 2025 masih berada pada batas aman. Menurut dia, hal tersebut tidak seharusnya dijadikan sentimen negatif terhadap perekonomian nasional.
Purbaya menjelaskan, tolok ukur utama risiko utang bukanlah nilai nominal absolutnya, melainkan rasio utang dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kan kalau acuan utang bahaya besar atau enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan ekonominya. Ini kan Rp9.000 triliun itu sekarang masih di bawah 39 persen dari PDB, kan? Jadi dari standar ukuran internasional, itu masih aman," ujar Purbaya dalam sesi media gathering via Zoom, Jumat (10/10/2025).
Purbaya menyebut rasio utang Indonesia saat ini masih di bawah 39 persen dari PDB, jauh di bawah batas kriteria Maastricht 60 persen, dan jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.
"Jadi dari standar ukuran internasional, itu masih aman. Kita aman, masih di bawah 40 (persen)," kata dia.
Sebagai perbandingan, Purbaya menyebut rasio utang di sejumlah negara lain berada jauh di atas Indonesia.
"Negara-negara apa saja yang di atas 80 (persen), banyak yang 400, bahkan Jerman 100. Amerika 100 persen lebih, Jepang 250 persen lebih. Jadi Singapura juga tinggi sekali. Jadi dengan standar itu kita aman," ucap dia.
Purbaya pun meminta publik untuk tidak menjadikan utang sebagai sumber sentimen negatif.
Meski secara rasio utang masih aman, Purbaya menegaskan komitmennya untuk mengurangi penerbitan utang semaksimal dan seoptimal mungkin. Terobosan yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas belanja.
Purbaya menekankan, jika pemerintah terpaksa berutang, penggunaannya harus maksimal, tanpa kebocoran, dan harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi.
"Ke depan kita akan cepat coba kontrol belanja pemerintah kita supaya lebih baik, sehingga yang enggak perlu-perlu, saya bisa mulai potong. Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tapi saya memotong program-program yang tidak efisien," kata Purbaya.
(NIA DEVIYANA)