Purbaya Tegaskan Paket Ekonomi Rp16,23 Triliun Tak Akan Tambah Defisit APBN
Menkeu Purbaya menegaskan stimulus berupa Paket Ekonomi 2025 senilai Rp16,23 triliun tidak akan menambah beban defisit APBN.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan stimulus berupa Paket Ekonomi 2025 senilai Rp16,23 triliun tidak akan menambah defisit APBN.
Menurutnya, alokasi stimulus ini hanya memanfaatkan realokasi belanja yang serapannya tidak optimal.
“Sudah ada uangnya, ada kami siapkan bukan berarti defisitnya melebar, tapi saya bisa perkirakan setiap tahun berapa penyerapan anggaran kita. Tahun lalu ada sisa juga, saya bisa hitung berapa sisanya,” kata Purbaya usai rapat kabinet terbatas, Senin (15/9/2025).
"Daripada sisa tinggal 3 bulan lagi enggak dipakai, saya pakai ke sana. Jadi ini adalah optimalize penyerapan anggaran supaya berdampak pada perekonomian tanpa mengubah defisit yang terlalu signifikan," imbuhnya.
Purbaya menambahkan, bila pertumbuhan ekonomi meningkat, penerimaan negara juga akan ikut terdorong sehingga dampaknya terhadap defisit tetap terkendali.
“Nanti kalau ekonomi tumbuh lebih bagus kalau kita asumsikan tax ratio-nya konstan, kalau PDB tumbuh lebih cepat taxnya jadi lebih cepat juga, jadi dampaknya ke defisit cenderung netral to positive,” paparnya.
Adapun Paket Ekonomi 2025 mencakup delapan program stimulus antara lain program magang untuk lulusan perguruan tinggi dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan, perluasan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata senilai Rp120 miliar, bantuan pangan 10 kilogram beras untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp7 triliun, serta subsidi iuran jaminan sosial bagi 731 ribu pekerja informal termasuk ojol dan kurir.
Selain itu, stimulus dialokasikan untuk manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp150 miliar, program padat karya tunai dengan anggaran Rp5,3 triliun, percepatan deregulasi melalui PP 28/2025 senilai Rp175 miliar, serta program perkotaan berbasis perbaikan kualitas pemukiman dan dukungan bagi gig economy dengan dana Rp2,7 triliun dari Pemprov DKI Jakarta sebagai pilot project.
Dengan strategi optimalisasi belanja, pemerintah menegaskan stimulus ini dapat memperkuat perekonomian nasional tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
(Febrina Ratna Iskana)