Realisasi Anggaran Perlinsos Capai Rp392,3 Triliun, Menkeu: Ringankan Beban Masyarakat
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp392,3 triliun hingga akhir November 2024.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp392,3 triliun hingga akhir November 2024.
Secara rinci, Sri Mulyani mengatakan total anggaran Perlinsos tersebut berasal dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp384,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp8,1 triliun.
"Realisasi anggaran Perlinsos sebesar Rp392,3 triliun hingga akhir November tahun 2024 telah meringankan beban masyarakat," tulis Sri Mulyani di akun Instagram-nya, Jumat (13/12/2024).
Dalam Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp384,2 triliun terdiri dari 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH); 18,7 juta KPM mendapatkan dukungan ketahanan pangan dalam bentuk Kartu Sembako; Penyaluran subsidi energi (BBM, LPG 3kg, dan listrik) sebesar Rp157,2 triliun; Subsidi uang muka perumahan Rp674,8 miliar dan subsidi bunga KPR Rp3,2 triliun.
Kemudian, sebanyak 1.245 KPM mendapatkan bantuan pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST); Pelaksanaan tanggap darurat bencana; 21,1 juta siswa mendapat bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar untuk, dan 1,1 juta mahasiswa menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Sri Mulyani juga menyebut anggaran tersebut digunakan untuk 96,7 juta masyarakat mendapat dukungan kesehatan melalui Program Bantuan Iuran Kesehatan; 54,9 juta masyarakat menerima bantuan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Selanjutnya, 4,5 juta debitur mendapat subsidi bunga KUR; Penyaluran 6,3 juta ton subsidi pupuk; Akses transportasi masyarakat melalui PSO sebesar Rp4,8 triliun; 119,7 juta peserta mendapat bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); 8.449 KPM diberdayakan melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA); dan 3.534 keluarga menerima pemberdayaan masyarakat Kawasan Adat Terpencil.
Untuk Transfer ke Daerah sebesar Rp8,1 triliun diberikan kepada 2,5 juta KPM yang menerima BLT Desa.
"Semoga berbagai jaring pengaman sosial ini dapat menciptakan kesejahteraan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah tantangan global yang terus bergulir," tutur Sri Mulyani.
Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir November 2024 mengalami defisit sebesar Rp401,8 triliun atau 1,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
(Febrina Ratna)