Realisasi Baru 21,98 Persen, Pemda Diminta Cepat Akselerasi Penyerapan APBD

Kemendagri meminta pemerintah daerah mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

IDXChannel - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi, saat ini pandemi covid masih melanda dan rakyat butuh kehadiran pemerintah.

Pasalnya, Menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Mochammad Adrian, dari total APBD 2021 sebesar Rp1.199,36 triliun, baru terpakai atau terealisasi hanya 21,98 persen.

“Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD  hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7 persen pada 
kuartal II tahun ini,” kata  Adrian di Jakarta, Kamis (3/6/2021)

Adrian pun mengimbau pemerintah daerah fokus membelanjakan APBD untuk hal-hal yang bersifat produktif. Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD.

“Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat Covid-19," ujarnya. 

Sementara, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja menyatakan pihaknya juga terus melaksanakan sejumlah pembangunan di berbagai daerah selama pandemi. 

“Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” kata Endra. 

Menurut Endra, berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR fokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi. Salah satunya adalah program padat karya tunai 
senilai Rp23,24 triliun.

"Ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40 persen yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” terang Endra.

Empat fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,8 triliun. 

Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Informasi, Komunikasi dan Teknologi Rp420 miliar, serta pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun. (RAMA)