Realisasi Penyaluran Rumah Subsidi Naik Tajam, Capai 53.874 Unit di Kuartal I-2024
Penyaluran rumah subsidi melalui program FLPP pada kuartal I-2025 mencapai 53.874 unit, naik 1.173,92 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu.
IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada kuartal I-2025 mencapai 53.874 unit.
Realisasi FLPP melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) itu naik 1.173,92 persen dari pencapaian kuartal I-2024 sebesar 4.229 unit rumah.
"Pada tahun ini pemerintah juga telah meningkatkan jumlah KPR FLPP untuk rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BP Tapera di Menara Mandiri II, Selasa (20/5/2025).
Maruarar mengatakan pemerintah mendukung BP Tapera melakukan inovasi dan terobosan membantu masyarakat memiliki rumah layak dan terjangkau. Pemerintah juga mendorong pembebasan biaya BPHTB dan PBG yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
"Saya Maruarar Sirait sebagai Menteri PKP mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan dan pegawai BP Tapera yang telah bekerja keras dalam merealisasikan FLPP ini," tambahnya.
Capaian FLPP ini merupakan yang paling besar sepanjang sejarah negara Indonesia. Pada tahun ini pemerintah juga telah meningkatkan jumlah KPR FLPP untuk rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit.
"Kita jawab dengan data yang baik. Jika ada yang mengatakan kemarin bahwa masa depan Indonesia gelap, gelapnya di mana? Industri perumahan ini luar biasa meningkatnya 3 bulan pertama," tuturnya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan progres kinerja rumah subsidi yang memanfaatkan FLPP dan Tapera mulai 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2025 mencapai angka 167.160 unit. Sedangkan data mulai 1 Januari-16 Mei 2025 mencapai 125.875 unit.
Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan KPR FLPP kepada 20 segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari segmentasi MBR tersebut, ada yng sudah menyatakan komitmen dan ada yang sudah serah terima unit rumah subsidi.
"Dengan berbagai kemudahan dan dorongan dari Menteri PKP khususnya terobosan dan inovasi kebijakan pembebasan biaya BPHTB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) kebijakan depan BP Tapera tetap optimis capaian FLPP bisa lebih meningkat," ujar dia.
(Febrina Ratna Iskana)