Rempang Eco City dan Proyek Strategis Nasional dengan Anggaran Jumbo
Kisruh pulau Rempang yang melibatkan warga dan aparat pemerintah masih belum menemui titik temu.
IDXChannel - Kisruh pulau Rempang yang melibatkan warga dan aparat pemerintah masih belum menemui titik temu. Kabar terakhir, warga masih belum bersedia direlokasi dari wilayah tersebut.
Kawasan pulau Rempang merupakan wilayah yang rencananya akan dibangun proyek Rempang Eco-City. Pulau ini terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau dan digadang-gadang akan menjadi kawasan ekonomi hijau.
Proyek ini bahkan dilaporkan akan mendatangkan potensi investasi jumbo mencapai Rp381 triliun.
Pembangunan di Pulau Rempang juga diklaim sebagai salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Lalu, seperti apa perkembangan PSN di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)?
Anggaran Jumbo PSN di Era Jokowi
Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Tujuan PSN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, pembangunan di daerah hingga kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kucuran Alokasi Dana Pendanaan Pengadaan Lahan PSN selama tahun anggaran 2016 hingga 2022 adalah sebesar Rp134,466 Triliun.
Sampai dengan 17 Februari 2023, telah dilakukan pendanaan pengadaan lahan atas 106 PSN sebesar Rp106,950 Triliun untuk 167.772 bidang tanah seluas 274.151.425 m2. Pendanaan PSN ini disalurkan atau dibelanjakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). (Lihat grafik di bawah ini.)
PSN pertama kali digagas dalam Peraturan Presiden (Perpres) 2016 dengan jumlah proyek 225 dalam 1 program.
Memasuki 2017, pemerintah meneken PSN dalam Perpres Nomor 58/2017 dengan jumlah proyek bertambah menjadi 245 dan 3 program.
Setahun kemudian, terdapat 223 PSN dan 3 program nasional yang disahkan melalui Perpres No.56/2018.
Dilansir dari laman Pu.go.id, tahun lalu pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan 34 infrastruktur PSN yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian No.21/2022 yang tersebar di seluruh Indonesia.
Memasuki 2023, sebanyak 24 PSN dan pengembangan kawasan industri yang berada dalam tahap konstruksi ditargetkan dapat selesai.
Tak hanya pengembangan Rempang Eco City, kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus memang menjadi salah satu target utama PSN di era Jokowi.
Jika merujuk Perpres No. 115/2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, kawasan industri dan pariwisata masuk dalam lima teratas program prioritas 2022.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan 13 proyek prioritas strategis utama (Highlight Major Project) dalam dokumen RKP tahun 2022.
Lima anggaran terbesar dialokasikan untuk Reformasi Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos), Destinasi Pariwisata Prioritas, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, dan Transformasi Digital. (Lihat grafik di bawah ini.)
PSN di Akhir Pemerintahan Jokowi, Jalan Tol Paling Banyak
Memasuki penghujung pemerintahannya, Jokowi masih akan meresmikan 8 PSN dalam waktu dekat. Proyek penghujung jabatannya itu memiliki nilai investasi sekitar Rp437 triliun.
Proyek yang siap diresmikan meliputi jalan tol, kawasan industri, hingga wisata.
- Kawasan Industri Weda Bay Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara
Kawasan ini dibangun di lahan seluas 5.000 hektare, dengan nilai investasi hingga Rp183 triliun. Proyek dikelola Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), sejalur dengan hilirisasi nikel dengan produk feronickel, nickel matte, smelter HPAL, dan rencana konstruksi precursor baterai kendaraan listrik. Nilai investasi proyek ini ditargetkan terus meningkat hingga Rp384 triliun pada 2027.
- Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim seksi 1
Jalan ini bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra yang dikelola PT Hutama Karya (Persero). Adapun nilai investasi yang digelontorkan senilai Rp24,11 triliun dengan panjang tol 64,7 km.
- Jalan Tol Sigli-Banda Aceh seksi 5 dan 6
Proyek ini juga merupakan garapan PT Hutama Karya (Persero) yang memiliki panjang 12,7 km. Jalan tol ini merupakan salah satu ruas utama jaringan Jalan Tol Trans Sumatra dengan nilai investasi sebesar Rp12,53 triliun
- Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 4A
Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro) seksi 4A dikelola oleh PT Transjawa Paspro sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Proyek ini memiliki nilai investasi Rp6,36 triliun dengan panjang 8,57 km dan telah terintegrasi dengan Jalan Tol Trans Jawa.
- Jalan Tol Serpong-Cinere seksi 2
Jalan ini terintegrasi dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang dibuat untuk memudahkan akses masyarakat Jabodetabek. Proyek ini dikelola PT Cinere Serpong Jaya dengan nilai investasi mencapai Rp3,8 triliun dengan panjang 3,64 km.
- Jalan Tol Cinere-Jagorawi seksi 3
Tol dengan julukan Cijago ini juga terintegrasi dengan JORR 2. Proyek ini dikelola PT Translingkar Kita Jaya sebagai BUJT dengan nilai investasi Rp3,21 triliun dan bertujuan mengurai kemacetan di Jalan Raya Bogor-Depok.
- Kawasan Pariwisata Parapuar Labuan Bajo
Proyek ini dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dengan investasi Rp2,8 triliun. Proyek ini dibangun di atas lahan 200 hektare sebagai landmark cagar biosfer Komodo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
- Industri Katalis Merah Putih Cikampek
Industri Katalis Merah Putih Cikampek dikembangkan oleh PT Katalis Sinerga Indonesia dengan PT Pertamina Lubricants, PT Pupuk Kujang, dan PT Rekacipta Inovasi ITB. Luasnya mencapai 2 hektare dengan nilai investasi Rp286 miliar.
Menengok Rempang Eco City
Melansir laman resmi Badan Pengusaha (BP) Batam, proyek pengembangan Rempang Eco-City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) 2023.
Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi demi mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.
Dengan nilai investasi yang ditaksir mencapai Rp381 triliun hingga 2080, pengembangan pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi Kota Batam serta kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau.
“Pengembangan Rempang juga akan membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri, khususnya para pemuda di Kota Batam,” kata Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.
Pemerintah RI menargetkan, pengembangan Kawasan Rempang Eco-City dapat menyerap lebih kurang 306 ribu tenaga kerja hingga tahun 2080 mendatang.
Dua nama investor swasta yang terseret dalam kisruh pulau Rempang adalah Tommy Winata melalui PT Makmur Elok Graha (MEG) dan perusahaan multinasional berbasis China, Xinyi Glass Holdings Ltd.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) akan menyulap Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia bakal merugi jika perusahaan China Xinyi Group batal investasi di pulau Rempang.
Bahlil menekankan, RI akan rugi lebih dari Rp300 triliun. Kerugian itu mencakup pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat.
"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, pada Senin (18/9/2023).
Berdasarkan pernyataan Bahlil, investasi swasta nampak masih menjadi tujuan utama pemerintah saat ini.
Mengacu pada data BKPM yang diakses pada 21 September 2023, memasuki 2023 terlihat investasi asing di Tanah Air di sektor konstruksi tercatat sebanyak 1.056 proyek dengan nilai USD125,15 juta. Namun nilai investasi ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang senilai USD165,26 juta yang hanya menyerap 405 proyek.
Sementara jika merujuk investasi swasta melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), terdapat sebanyak 33.315 proyek konstruksi dengan investasi senilai Rp14,7 triliun. Angka ini juga lebih kecil dibanding investasi pada 2022 yang mencapai Rp33,85 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 18.661. (Lihat tabel di bawah ini.)
Merujuk data tersebut, terlihat tahun ini jumlah investasi di sektor konstruksi lebih banyak namun perolehan nilai investasi lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang jumlah investasinya lebih kecil.
Namun, upaya pemerintah dalam mendatangkan investasi di pulau Rempang tampaknya masih terganjal konflik sosial yang masih belum menemui titik temu.
Menurut data yang dihimpun Tanahkita.id, selama periode 1988-Juli 2023 ada 562 kasus konflik lahan yang tercatat di Indonesia.
Konflik yang terjadi selama periode tersebut melibatkan lahan sengketa dengan luas total sekitar 5,16 juta hektare, dan tercatat sudah memakan korban jiwa sekitar 868,5 ribu orang.
Konflik sosial ini yang justru bisa memperburuk citra Indonesia di mata investor asing jika tidak diselesaikan dengan pendekatan yang bijaksana.
Saat ini, banyak perusahaan telah menerapkan sistem investasi yang menganut prinsip Environmental, social, and corporate governance (ESG).
Misalnya, alotnya investasi taipan asal Amerika Serikat (AS) Elon Musk di Indonesia juga disinyalir karena mempertimbangkan faktor ESG.
Alih-alih berinvestasi di Indonesia, Tesla, perusahaan kendaraan listrik besutan Musk malah berinvestasi di Malaysia dan India.
Menurut Wulan Fitriana, peneliti di CELIOS mengungkapan, sebagai perusahaan yang memiliki rekam jejak ESG cukup baik dengan total skor 65/100 berdasarkan data Refinitiv, setidaknya ada dua alasan mengapa Tesla belum menjatuhkan pilihan menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi.
Pertama, buruknya ekosistem produksi. Beberapa tambang nikel di Indonesia bahkan belum masuk dalam lembaga pemeringkat ESG yang merupakan aspek penting untuk menarik perhatian investor internasional terhadap perubahan iklim.
Kedua, regulasi yang setengah hati dalam upaya penurunan penurunan emisi. Misalnya dengan melanggengkan perusahaan pertambangan nikel memenuhi kebutuhan energi dengan menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara untuk mendukung kegiatan smelter.
Jika konflik Rempang diselesaikan dengan pendekatan berbasis senjata, justru ini akan menjadi citra negatif Indonesia di mata dunia. Mengingat, konflik sosial adalah salah satu aspek penting dalam penilaian ESG. (ADF)