ECONOMICS

RI-China Sepakati Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp18,2 Triliun

Suparjo Ramalan 13/02/2023 16:03 WIB

Nilai pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang disepakati Indonesia-China sebesar USD1,2 miliar atau Rp18,2 triliun.

RI-China Sepakati Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp18,2 Triliun. (Foto: MNC Media).

IDXChannel - Nilai pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang disepakati Indonesia-China sebesar USD1,2 miliar atau Rp18,2 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari hasil audit pertama BPKP yakni USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun. 

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan, kesepakatan pembengkakan biaya mega proyek di sektor transportasi itu segera dilaporkan ke BPKP dan Komite KCJB agar disesuaikan. 

"Kita sepakat dengan angka cost overrun USD1,2 billion, ini sedang kita rapikan terkait pajak klering frekuensi sudah sepakat angkanya. Kita akan ke BPKP dan Komite," ungkap Tiko saat ditemui di gedung DPR, Senin (13/2/2023). 

Data 2022, biaya kereta cepat Jakarta Bandung bengkak hingga USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun. Membengkaknya anggaran kereta cepat sempat diperdebatkan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd.

Konsorsium China menolak perhitungan cost overrun yang disodorkan pihak PSBI. Penolakan itu karena China tidak mengakui biaya dari PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, hingga pajak.

Karena tidak mengakui, lanjut Tiko, China meminta agar nilai cost overrun KCJB lebih kecil dari perhitungan PSBI.

"China sebenarnya minta angka ini (cost overrun) turun. Mereka enggak akui biaya PLN, pajak, dan Telkom. Kita berdebat juga di situ, mereka maunya lebih rendah," kata dia beberapa waktu lalu. 

China Railway International Co. Ltd, menilai biaya untuk menambal cost overrun merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Hanya saja, PSBI melalui Kementerian BUMN menegosiasi agar China ikut bertanggung jawab atas pembengkakan dana mega proyek tersebut.

"Mereka merasa biaya itu merupakan kewajiban bagian pemerintah Indonesia, tapi kami negosiasi supaya itu bisa dibayar," tutur Tiko. 

(FAY)

SHARE