RI-China Sepakati Nilai Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pemerintah Indonesia dan China menyepakati nilai pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

IDXChannel - Pemerintah Indonesia dan China menyepakati nilai pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Nominal pembengkakan pun segera diselesaikan konsorsium melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, pembengkakan biaya KCJB akan ditambal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 3,2 triliun. Kartika sendiri enggan merinci nominal cost overrun yang disepakati Indonesia dan China saat ini. 

"Terima kasih Bapak Ibu [Komisi VI DPR] atas persetujuan tambahan PMN untuk cost overrun telah masuk di akhir periode. Dan ini dari Beijing, kita telah sepakat cost overrun yang sudah disepakati oleh pihak Indonesia dan China, sehingga cair segera ke KCIC," ungkap Kartika dalam  saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI. Dia memastikan, Senin (13/2/2023).

Data pada 2022 lalu, biaya kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak hingga USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun. 

Membengkaknya anggaran kereta cepat sempat diperdebatkan Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd.

Konsorsium China menolak perhitungan cost overrun yang disodorkan pihak PSBI. Penolakan itu karena China tidak mengakui biaya dari PLN (Persero),  Telkom Indonesia Tbk, hingga pajak. Karena tidak mengakui, lanjut Kartika , China meminta agar nilai cost overrun KCJB lebih kecil dari perhitungan PSBI.

"China sebenarnya minta angka ini (cost overrun) turun. Mereka nggak akui biaya PLN, pajak, dan Telkom. Kita berdebat juga di situ, mereka maunya lebih rendah," kata dia beberapa waktu lalu. 

China Railway International Co. Ltd, menilai biaya untuk menambal cost overrun merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Hanya saja, PSBI melalui Kementerian BUMN menegosiasi agar China ikut bertanggung jawab atas pembengkakan dana mega proyek tersebut.

"Mereka merasa biaya itu merupakan kewajiban bagian pemerintah Indonesia, tapi kami negosiasi supaya itu bisa dibayar," tutur dia.

(SLF)