Seabreg Strategi Jokowi Buat Tahan Gelombang PHK

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan strategi untuk mencegah risiko PHK pada tahun ini.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada siang ini (16/1). 

Yang pertama, untuk mencegah risiko dari potensi PHK, jangka pendeknya mendorong belanja pusat dan daerah untuk penggunaan produk dalam negeri.

"Kemudian, dalam jangka menengah, perbaikan struktural dari industri hulu ke hilir, mulai rantai pasok, SDM, R&D, akses pasar, terutama juga mempercepat perjanjian CEPA termasuk CEPA Eropa dan beberapa kerja sama dari pasar non tradisional," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/1/2023). 

Selanjutnya, terkait dengan penyerapan tenaga kerja, optimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa. Ditambah dengan memperluas kerja sama government to government dari program pekerja migran, serta inklusi keuangan baik itu PNM maupun KUR.

"Juga program reskilling maupun upskilling seperti Program Kartu Prakerja," ucap Airlangga.

Hal lain yang juga menjadi catatan Jokowi adalah pengaturan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan revisi PP 1 tahun 2019, terlebih dengan adanya UU P2SK yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengatur lalu lintas devisa. PP 1/2019 ini akan menambahka SDA termasuk hilirisasi.

Lalu, soal ekspor ini akan terus dimatangkan oleh kementerian teknis, kemudian akan diberikan insentif, baik itu dari Bank Indonesia dalam bentuk PBI maupun dari pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan.

"Dan instrumen dalam bentuk dolar AS maupun kredit dolar AS dalam negeri, ketersediaan kredit investasi dan kredit modal kerja, khususnya untuk mendorong agar hilirisasi bisa dilakukan dan sektor manufaktur bisa didorong dari perbankan dalam negeri," pungkas Airlangga. 

(FAY)