Sembako Kena Pajak Dinilai Tak Tepat di Masa Pandemi Covid-19
Adanya rencana pemerintah untuk memberikan pajak terhadap kebutuhan pokok masyarakat (sembako) dinilai kurang tepat.
IDXChannel - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah menilai, adanya rencana pemerintah untuk memberikan pajak terhadap kebutuhan pokok masyarakat (sembako) dinilai kurang tepat.
Terlebih dirinya melihat dalam situasi Pandemi covid 19 ini yang juga belum rampung ditangani dan masih berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
"Narasi PPN Sembako ditengah pandemic kurang tepat, karena dengan adanya kenaikan PPn ini pasti akan, satu disamping psikologis, akan menjadikan masyarakat tertekan,” ujarnya pada Diskusi Publik secara daring, Selasa (14/9/2021).
Selain itu pemungutan PPn sembako juga tidak lah mudah, memiliki beberapa tantangan seperti masih besarnya informality dalam perekonomian kita.
"Jadi salah satu tantangan pajak di Indonesia adalah entitas bisnis di kita itu kebanyak masih informas, misalnya para UMKM ataupun para pekerja, itulah sebabnya masih banyak informality dari perekonomian kita sehingga perluasan basis pajak itu akan susah" tambahnya.
Kemudian hal selanjutnya yang menjadi masalah ketika pemungutan pajak dilakukan pada sembako adalah SDM pajak terbatas, Rusli menyebutkan pegawai pajak di Indonesia hanya berjumlah 45 ribu orang, dengan jumlah penduduk 270 juta.
"Jepang dengan penduduk 126 juta fiskusnya 2 kali lipat dari Indonesia, nah itu kan menjadi tantangan tersendiri dari teman-teman di keuangan," tambahnya.
Rusli menambahkan, dengan kondisi yang saat ini belum optimal kemudian mau ditambahkan lagi dengan jumlah PPn sebako dan sektor informality yang masih cukup besar dari fiskus, tentunya akan membuat beban kerja pihak perpajan bertambah.
"Ketika beban kerja bertambah, ditakutkan memunculkan distorsi-distorsi dilapangan ketika pemungutan, sehingga apa yang diharapkan diatas kertas, berbeda dengan eksekusi di lapangan," jelasnya.
Hal itu lebih dikhawatirkan Rusli akan menimbulkan ongkos sosial dan politik yang mungkin lebih besar. Karena isu sembako ini menyasar seluruh lapisan masyarakat di Indonesia .
(SANDY)