Serapan APBD Kota Medan Rendah, Ini Saran Jokowi
Presiden Joko Widodo menyoroti realisasi belanja pemerintah daerah di Sumatera Utara yang masih sangat rendah.
IDXChannel - Presiden Joko Widodo menyoroti realisasi belanja pemerintah daerah di Sumatera Utara yang masih sangat rendah hingga September 2021 ini. Padahal realisasi belanja pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong kegiatan perekonomian Sumatera Utara.
Sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara 'disemprot' Presiden Joko Widodo karena serapannya yang sangat rendah. Seperti Kabupaten Mandailing Natal yang baru 28 persen. Padahal masa efektif penggunaan anggaran kurang dari 4 bulan lagi.
Tak hanya Bupati Kabupaten Mandailing Natal, sang menantu Muhammad Bobby Afif Nasution yang merupakan Wali Kota Medan, juga diingatkan Presiden Jokowi. Itu karena masih ada anggaran daerah yang cukup besar milik Pemko Medan yang masih tersimpan di bank dan belum direalisasikan.
"Realisasi APBD di sumut 55 persen, yang paling rendah di Mandailing Natal 28 persen, Hati-hati. APBD di bank Rp 1,3 triliun terbesar Medan, coba di cek," ujar Presiden saat rapat kordinasi dengan Pemerintah Daerah di Sumut yang dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman, Kota Medan, Kamis (16/9/2021)
"Segera lakukan realisasi anggaran secepatnya, sehingga menggerakkan ekonomi di daerah," sambungnya.
Kepada Forkopimda se Sumatera Utara, Jokowi mengingatkan agar saat ini tak terlalu lama membiarkan APBD di Bank. Sebab, saat seperti ini adalah tahun yang tidak normal.
"Jangan seperti tahun-tahun normal. Ini dua tahun yang tidak normal. Sehingga jangan terlalu lama di bank," ucapnya.
Kemudian, Jokowi juga mengingatkan unsur Forkopimda se-Sumatera Utara untuk mewaspadai potensi terjadi inflasi di masa pandemi Covid-19 ini.
"Hati-hati dengan inflasi, artinya ada bayang-bayang di sumut. Karena itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," demikian Jokowi.
Diketahui, berdasarkan laporan realisasi semester pertama Kota Medan TA 2021, belanja daerah Kota Medan sebesar Rp 1,37 triliun lebih atau 25,80 persen. Sedangkan, pendapatan daerah diperoleh sebesar Rp 2,35 triliun lebih dari target Rp 5,19 triliun. (TIA)