Siapkan 1,2 Miliar Liter Minyak Goreng, Ekonom Imbau Jangan Sampai Salah Sasaran
Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk menunjang pendistribusian minyak goreng kemasan sederhana agar masyarakat dapat memperoleh dengan harga yang murah.
IDXChannel - Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk menunjang pendistribusian minyak goreng kemasan sederhana agar masyarakat dapat memperoleh dengan harga yang murah, yakni Rp 14.000/liter. Meski demikian, Ekonom mewanti-wanti proses distribusinya tidak tepat sasaran.
"Meski subsidi nya lebih baik di minyak goreng kemasan dibanding minyak goreng curah, tapi ada kekhawatiran tidak tepat sasaran," ujar Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (6/1/2022).
Ia pun mencontohkan, bisa saja minyak goreng yang dijual dipasaran sebagaimana itu adalah komoditas subsidi, namun pembeli kalangan menengah ke atas turut memanfaatkan momentum tersebut untuk membeli.
"Ini artinya terjadi migrasi dari kemasan yang mahal ke kemasan yang lebih rendah harganya," cetus Bhima.
Tak hanya itu, Direktur Celios ini juga menyebut pemanfaatkan momentum bisa terjadi di kelompok pelaku usaha makanan skala besar. Padahal yang sebenarnya sasaran subsidi ini untuk masyarakat kalangan bawah. Karena mereka lah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut.
Di samping itu, selain persoalan pengawasan, ia ragu dengan subsidi minyak goreng kemasan sederhana ini bisa berlaku sampai akhir tahun. Sebab, kamampuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) terbatas.
"Selain pengawasan, belum dipastikan juga apakah subsidi ini berlaku sampai akhir tahun, mengingat kemampuan BPDP KS juga terbatas," tuturnya.
Bhima mengatakan, sejauh ini problem masalah utama mahalnya harga minyak goreng ada di hulu yaitu bahan baku CPO yang meningkat signifikan dalam 1 tahun terakhir.
Maka menurutnya, solusi DMO (Domestic Market Obligation) CPO jauh lebih tepat dibanding subsidi minyak goreng di hilir.
"Dengan DMO ada kepastian pasokan dan harga bagi produsen minyak goreng, khususnya perusahaan yang tidak terintegrasi dengan perkebunan sawit," jelasnya.
Di samping itu semua, Bhima tetap mengapresjasi keputusan pemerintah untuk memberikan subsidi minyak goreng kemasan sederhana. Namun tetap, ia menekankan bahwa solusi tersebut sifatnya hanya sementara.
Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah telah mengumumkan bahwa akan menggelontorkan dana sebesar Rp3,6 triliun untuk menutup selisih harga minyak goreng yang ditetapkan dengan HET Rp14.000 per liter guna menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, harga minyak goreng di tingkat konsumen seharga Rp 14.000 per liter itu akan diberlakukan selama 6 bulan dan bisa diperpanjang, setelah evaluasi bulan Mei nanti. Adapun volume yang disiap diguyurkan selama 6 bulan adalah 1,2 miliar liter minyak goreng.
(NDA)