ECONOMICS

Soal Kenaikan BBM Bersubsidi, Jokowi: Masih Dihitung dengan Penuh Kehati-hatian

Raka Dwi Novianto 01/09/2022 14:17 WIB

Pihaknya belum memutuskan apakah akan ada kenaikan BBM subsidi karena masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian.

Soal Kenaikan BBM Bersubsidi, Jokowi: Masih Dihitung dengan Penuh Kehati-hatian. Foto: MNC Media.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dirinya menyebut bahwa saat ini masih dalam tahap proses perhitungan.

"BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi dengan hati-hati," kata Jokowi usai melacurkan 5G Mining di PT Freeport Indonesia, Mimika, Kamis (1/9/2022).

Jokowi menegaskan bahwa pihaknya belum memutuskan apakah akan ada kenaikan BBM subsidi karena masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian.

"Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM untuk pertama kalinya di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Rabu, 31 Agustus 2022. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyerahkan BLT kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

“Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu, dan diberikan dua kali. Hari ini telah dimulai di Kantor Pos Kabupaten Jayapura, di Sentani, Jayapura,” ujar Presiden. 

Dalam keterangannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut diberikan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. 

“Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” katanya. 

Selain kepada 20,6 juta penerima manfaat, Presiden mengatakan bahwa bantuan subsidi BBM juga diberikan kepada para pekerja dengan jumlah nominal yang sama. 

“Jadi selain pemberian BLT BBM, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja, juga sebesar Rp600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja,” lanjutnya. (NIA)

SHARE