ECONOMICS

Soal Pemotongan Dana TKD, Purbaya Sebut Ada Isu Penyelewengan Anggaran

Anggie Ariesta 02/10/2025 14:25 WIB

Menurut Purbaya, pemotongan ini bukan berarti ekonomi di daerah melemah, melainkan merupakan upaya untuk mengoptimalkan kinerja anggaran agar lebih efektif.

Soal Pemotongan Dana TKD, Purbaya Sebut Ada Isu Penyelewengan Anggaran. Foto: iNews Media Group.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang memicu protes dari sejumlah kepala daerah. 

Menurut Purbaya, pemotongan ini bukan berarti ekonomi di daerah melemah, melainkan merupakan upaya untuk mengoptimalkan kinerja anggaran agar lebih efektif.

Purbaya mengatakan bahwa pagi hari tadi dia sempat bertemu perwakilan pimpinan daerah, termasuk Wakil Gubernur dan beberapa Bupati, yang menyampaikan protes serupa.

"Ini pada asalnya begini, anggaran tahun depan kan dipotong. Tahun ini juga sempat dipotong juga kan. Jadi mereka protes, sama dengan Anda. 'Kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak' kira-kira gitu," kata Purbaya dalam Press Statement di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).

Purbaya secara terbuka mengungkapkan alasan utama pemotongan TKD adalah karena isu penyelewengan dan ketidakefektifan penyerapan anggaran di masa lalu.

"Tapi alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan ya. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu. Ingin mengoptimalkan," ucap dia.

Adapun Purbaya menegaskan, meskipun alokasi transfer dana terlihat turun Rp200 triliun, secara keseluruhan program-program untuk daerah justru naik secara signifikan.

"Jadi sebetulnya kalau uang yang di daerah bertambah. Jadi kan di transfernya kan turun Rp200 (triliun). Tapi program-program untuk daerah naik dari Rp900 ke Rp1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih, kinerja uang yang lebih efektif," kata dia.

Purbaya menambahkan, untuk tahun anggaran 2026, APBN yang tadinya dipotong telah ditambah lagi dengan Rp43 triliun, yang dinilai cukup untuk saat ini.

Menkeu berjanji bahwa jika ekonomi nasional membaik dan penerimaan pajak membesar, dia akan menambah kembali transfer ke daerah. Namun, dia menekankan, kepala daerah harus memperbaiki cara mereka dalam menyerap anggaran.

"Tapi kan biasa daerah kan pemerintah pengen jalanin sendiri. Jadi mereka mesti belajar juga. Perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya," katanya.

Purbaya juga memberi sinyal, jika triwulan I dan II tahun depan kinerja membaik dan dana Kemenkeu bertambah, sebagian dana tersebut akan ditransfer lagi ke daerah.

"Jadi itu utamanya. Tapi ya seperti itu. Kalau uang kita ekonominya bagus pajaknya makin besar kita akan tambah ke daerah," ujar Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

SHARE