Soal Proyek Ibu Kota Negara, Indef: Lebih Baik Buat Pabrik Mobil Listrik
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meragukan proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) akan rampung pada 2024.
IDXChannel - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meragukan proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) akan rampung pada 2024. Tahun itu sendiri berdasarkan proyeksi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, menilai, pandemi Covid-19 membuat ketertarikan investor dalam dan luar negeri cukup rendah terhadap proyek pembangunan infrastruktur IKN. Di sisi lain, tingkat keuntungan proyek infrastruktur dinilai relatif tidak menarik karena sebagian besar proyek fokus pada pembangunan fasilitas pemerintahan.
"Jika investor mau bantu proyek IKN pun terbilang sulit karena tingkat keuntungan proyek infrastruktur relatif kurang menarik. Apalagi proyek bangun gedung pemerintahan. Kalau ada investor mau masuk lebih baik buat pabrik mobil listrik bukan gedung pemerintahan baru, jelas lebih bermanfaat," ujar dia saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (21/3/2021).
Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, yakin, pembangunan Ibu Kota baru bisa rampung pada 2024. Perkiraan itu didasarkan pada asumsi bila program vaksinasi dapat berjalan dan herd immunity bisa tercapai. Bahkan, pada 17 Agustus 2024 mendatang upacara peringatan hari kemerdekaan akan digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota baru.
Dari riset Indef, pemindahan ibu kota ke Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tidak berdampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam catatannya, IKN hanya menyumbang 0,0001 persen terhadap PDB nasional.
Meski begitu, dampak terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup tinggi atau sebesar 1,77 persen untuk kawasan tersebut. Sebaliknya, IKN baru justru berkontribusi negatif pada PDRB provinsi lain hingga 0,04 persen.
"Berdampak 1,77 persen terhadap PDRB atau Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kalimantan Tengah. Namun, kontribusinya pada PDB nasional hanya 0,0001 persen. Sebaliknya, pemindahan ibu kota ini berkontribusi negatif pada PDRB provinsi lain hingga 0,04 persen," kata dia.
Karena itu, Bhima menilai, anggaran pembangunan IKN perlu difokuskan sementara waktu untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebab, pembangunan yang dipaksakan akan mengganggu keuangan negara karena kondisi rasio pajak hanya 8,3 persen atau terendah dalam 8 tahun terakhir.
"Pasti ujungnya kan menambah utang baru. Beban lagi ke ruang fiskal. Untuk PEN, tahun lalu saja serapan PEN kan tidak mencapai 100 persen karena masalah klasik serapan anggaran dan pendataan yang belum optimal. Itu saja dulu dibenahi dengan keterbatasan anggaran yang ada," tutur dia.
Dalam kajiannya, pembangunan IKN ditunda dulu dan fokus anggaran untuk belanja kesehatan dan perlindungan sosial. Dampak pembangunan IKN menurut studi Indef relatif kecil terhadap permasalahan pembangunan wilayah terutama untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
"Saran untuk tunda dulu bangun IKN. Pemerintah harus fokus ke masalah saat ini. Stimulusnya difokuskan jangan lompat lompat ke urusan lain. Ekonomi bisa tumbuh 2 persen saja sudah syukur di 2021," ujar dia. (TYO)