Sri Mulyani Anggarkan Rp57,7 Triliun untuk Pembangunan 770 Ribu Rumah di 2026
Sebanyak 770 ribu unit dari program 3 juta rumah mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp57,7 triliun dalam RAPBN 2026.
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebanyak 770 ribu unit dari program 3 juta rumah mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp57,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Sri Mulyani mengungkapkan, 350 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan mendapatkan pembiayaan yang terbagi ke dalam tiga alokasi.
"Alokasinya dalam bentuk FLPP Rp33,5 triliun, kemudian kita blending dengan SMF Rp6,6 triliun, dan dari Kementerian Perumahan berupa SBK dan SBUM Rp5,6 triliun," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Kemudian, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat miskin, porsinya naik signifikan yakni menjadi 373.939 rumah di 2026 dari sebelumnya 65.932 rumah di 2025.
"Anggarannya naik cukup tajam, dari 2025 Rp1,4 triliun menjadi Rp8,6 triliun di 2026," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR) kontraktor UMKM Rp20 miliar per kontraktor. "Sedang dikeluarkan aturan PMK-nya," ujarnya.
Terakhir, insentif fiskal 40 ribu unit rumah komersial.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, program 3 juta rumah akan terus dilanjutkan di 2026. Bahkan, dia menargetkan sebanyak 770 ribu unit rumah dalam program tersebut akan mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
"Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah," ujarnya dalam penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Untuk mencapai target tersebut, kata Prabowo, akan dilakukan berbagai skema pembiayaan dan bantuan. Tujuannya untuk memastikan masyarakat dari berbagai lapisan dapat mengakses hunian yang layak, unik, dan terjangkau.
Skema yang akan dilakukan antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar masyarakat di desa, kota, dan wilayah pesisir.
"Serta dukungan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah komersial," kata dia.
(Dhera Arizona)