Sri Mulyani dan 53 Negara Makin Getol Awasi Akuntan Publik
Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan IFIAR Inspection Workshop 2023 yang diselenggarakan di Bali, pada 7-9 Maret 2023.
IDXChannel - Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) Inspection Workshop 2023 yang diselenggarakan di Bali, pada 7-9 Maret 2023.
IFIAR adalah organisasi internasional yang terdiri dari regulator di bidang audit dari berbagai negara untuk melindungi kepentingan publik dan investor dengan meningkatkan pengawasan audit secara global.
Dalam hal ini, Indonesia diwakili oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.
"Sebagai salah satu dari 54 negara anggota IFIAR, Indonesia selalu berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas dan standar audit keuangan secara global," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Sebagai kegiatan rutin tahunan, IFIAR Inspection Workshop bertujuan untuk memfasilitasi peserta agar dapat berbagi pengalaman praktik terkait pembinaan dan pengawasan audit antarnegara anggota IFIAR.
Indonesia melalui Kementerian Keuangan akan berbagi praktik regulasi dan pengawasan akuntan publik kepada regulator lain anggota IFIAR, dan sebaliknya.
Audit yang berkualitas menjadi upaya untuk meningkatkan public trust dan transparansi terhadap laporan keuangan yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi.
Transparansi laporan keuangan ini merupakan salah satu elemen dalam mendukung ketahanan sektor keuangan (financial ressilience) dalam menjaga kestabilan perekonomian.
Berbicara mengenai stabilitas ekonomi, kata Sri Mulyani, volatilitas yang terjadi pada sektor keuangan membawa kenangan kembali ke skandal akuntansi besar, perusahaan Enron di awal 2000-an. Skandal Enron memberi pelajaran berharga tentang bahaya korporasi yang menggunakan trik akuntansi untuk menyembunyikan posisi keuangan mereka yang sebenarnya.
Praktik seperti ini menyebabkan terjadinya ketidakstabilan keuangan, seperti investor kehilangan miliaran dolar, pekerja kehilangan pekerjaan, dan tabungan pensiun terkikis.
Dampaknya pun signifikan, yaitu runtuhnya jaringan firma audit global utama sehingga investor mempertanyakan independensi dan kualitas akuntan publik.
Setelah skandal itu terjadi, Menkeu mengungkapkan banyak negara mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan investor dalam industri audit. Di Indonesia, Kementerian Keuangan membentuk Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sebagai badan pengawasan untuk memastikan keandalan laporan keuangan yang diaudit.
Namun, diperlukan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mempromosikan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perilaku etis di
sektor keuangan, untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga keberlanjutan ekonomi.
Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Melalui UU P2SK, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperkuat fungsi regulasi, terutama dari audit dan industri penjaminan.
"Ini merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan di Indonesia," terangnya.
Isu Perubahan Iklim
Selanjutnya, isu perubahan iklim juga menjadi salah satu tantangan. Saat memegang Presidensi G20 tahun lalu, Indonesia menyampaikan pentingnya pembiayaan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan perubahan iklim.
Indonesia pun meneruskan topik ini di Keketuaan ASEAN Chairmanship 2023. Sri Mulyani berharap, auditor dapat berpartisipasi dalam aksi ini dengan tidak hanya
menetapkan standar pengungkapan terkait iklim global, tapi juga meningkatkan tanggung jawab pengungkapan informasi berkelanjutan oleh perusahaan dan membantu investor menghindari pengungkapan penipuan melalui penerapan prinsip-prinsip Environmental Social Governance (ESG).
“Melalui acara ini, saya berharap dapat memperkuat kesadaran kita akan pentingnya untuk meningkatkan kualitas pengawasan di industri audit karena meningkatkan kualitas pengawasan tidak hanya penting di bidang perumusan kebijakan, tapi juga penting dalam bidang inspeksi dan penegakan hukum,” tutup Sri Mulyani.
(FAY)